HEADLINESIA.com, JAKARTA, 5 MEI 2026 – Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri memastikan penghapusan “kuota khusus” berbayar dalam rekrutmen Polri di Istana Jakarta, Selasa (5/5/2026), guna memperbaiki aspek manajerial dan transparansi kepolisian.
Era baru Polri dimulai dengan menghapus kuota bayar dan jalur titipan demi menciptakan korps Bhayangkara yang bersih dan profesional.
Terkait hal itu, Dofiri menegaskan bahwa praktik bayar-membayar untuk menjadi polisi kini resmi ditiadakan. “Sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus,” tegas mantan Wakapolri tersebut kepada awak media secara lugas.
Libatkan Pihak Eksternal untuk Transparansi
Selain penghapusan kuota, sistem seleksi juga akan mengalami perombakan besar pada sisi pengawasan. Proses rekrutmen nantinya akan menerapkan sistem multi-aktor dengan melibatkan berbagai pihak dari luar internal Polri.
“Panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri,” imbuh Dofiri menjelaskan skema baru. Langkah ini diambil agar proses rekrutmen menjadi lebih rigid dan sulit diintervensi oleh oknum tertentu.
Mahfud MD Soroti Dominasi Anak Pejabat
Senada dengan Dofiri, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi. Beliau mengungkapkan bahwa rekrutmen Akpol sebelumnya sering kali didominasi oleh anak-anak para pejabat tinggi.
Maka dari itu, Komisi merekomendasikan agar rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun. Hal ini bertujuan memberikan ruang luas bagi masyarakat umum untuk berkompetisi secara adil.
Terakhir, Polri telah mengumumkan bahwa rekrutmen tahun 2026 ini akan berjalan tanpa jalur titipan yang menyesatkan. Masyarakat diminta mengabaikan pihak yang mengaku punya pengaruh besar dalam proses seleksi kepolisian. Kini, publik tinggal menunggu pembuktian nyata dari komitmen reformasi yang telah dicanangkan tersebut.
Comment