HEADLINESIA.com, SAMPIT, 13 MEI 2026 – Warga Desa Tumbang Kalang, Kotawaringin Timur, mengeluhkan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak ekosistem hutan dan tradisi adat Dayak pada Selasa (12/5/2026). Fenomena ini memicu krisis pangan serta konflik ekonomi di tengah masyarakat lokal.
Hutan adat berubah jadi lautan sawit. Warga Dayak kini berjuang bertahan hidup di tengah krisis identitas dan ekonomi yang kian terhimpit.
Hamparan sawit kini mendominasi pemandangan menuju Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang. Kondisi jalan tanah liat yang berdebu kontras dengan truk-truk angkutan sawit yang hilir mudik. Sayangnya, kehadiran korporasi ini justru menyisakan duka bagi masyarakat adat Dayak.
Tradisi Berladang yang Kian Terancam
Pemimpin adat tertinggi (Damang) setempat, Hermas Bintih, mengeluhkan perubahan drastis dalam belasan tahun terakhir. “Masyarakat Dayak sangat tergantung dengan alam untuk cari makan dan berburu,” ungkap Hermas dengan nada sesal. Menurutnya, sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini diduga mulai tercemar limbah industri.
Senada dengan itu, Ketua DAD Antang Kalang, Lalang, menyoroti hilangnya swasembada pangan warga. Dahulu, sistem ladang berpindah menjamin ketersediaan beras setahun penuh bagi warga. “Sekarang semuanya harus berburu dengan uang, ini jadi beban berat untuk masyarakat,” tegas Lalang.
Sengkarut Ekonomi dan Tudingan Limbah
Selain masalah pangan, sempitnya ruang gerak akibat ekspansi sawit juga memicu masalah sosial. Lalang mengungkapkan bahwa sulitnya lapangan kerja memaksa warga melakukan pencurian sawit di lahan perusahaan. “Lahan tidak lagi dimiliki masyarakat, sementara sumber daya manusia kami masih terbatas,” tuturnya.
Di sisi lain, perwakilan PT BUM dan PT BSL, Tulus Tampubolon, membantah keras tudingan pencemaran sungai. Ia mengklaim perusahaan memiliki sistem pengolahan limbah mandiri yang sesuai prosedur. “Kami pastikan tidak ada pembuangan limbah ke sungai,” ujar Tulus saat dikonfirmasi pada Rabu (13/5/2026).
Pihak perusahaan juga menyatakan telah mengurus program kebun rakyat (plasma) untuk masyarakat sekitar. Namun, Hardi P Hady dari Damanda Kotim menilai janji perbaikan infrastruktur tidak sebanding dengan kerusakan hutan. “Hutan kami sudah dibabat, manfaat perusahaan tidak sepadan dengan kerugian warga,” pungkasnya.
Comment