HEADLINESIA.com, JAKARTA, 26 APRIL 2026 – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung usulan KPK agar calon presiden wajib berasal dari kader partai politik guna memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai UUD 1945, pada Minggu (26/4/2026).
Ahmad Irawan sebut usul KPK soal kewajiban kader partai bagi capres-cawapres sebagai langkah cerdas sesuai mandat konstitusi UUD 1945.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan desain politik nasional. Pasalnya, partai politik merupakan pintu utama pencalonan pemimpin.
“Pendapat saya, rekomendasi KPK tersebut sangat cerdas dan memahami betul apa yang diatur dan diinginkan oleh UUD 1945,” kata Irawan saat dihubungi.
Akhiri Anomali Politik Figur Non-Kader
Sejalan dengan itu, Irawan menyoroti fenomena munculnya figur non-kader dalam kontestasi nasional. Fenomena ini ia anggap sebagai penyimpangan sistem.
“Justru merupakan anomali politik jika yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan kader partai politik,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mekanisme internal partai. Kandidat yang diusung semestinya berasal dari struktur kader sendiri.
Lebih lanjut, ia mendorong partai memperkuat fungsi kaderisasi secara serius. Partai tidak boleh hanya menjadi kendaraan politik sesaat.
Reformasi Politik dari Hulu untuk Cegah Korupsi
Sementara itu, KPK mendorong reformasi tata kelola partai sebagai upaya pencegahan korupsi. Fokus utamanya adalah penguatan sistem kaderisasi internal.
Maka dari itu, KPK mengusulkan penambahan syarat pencalonan kepala negara. Syarat ini wajib berasal dari sistem kaderisasi yang terintegrasi.
Upaya ini merupakan bagian dari reformasi politik untuk menekan praktik politik berbiaya tinggi. Selain itu, risiko korupsi diharapkan dapat berkurang signifikan.
Pada akhirnya, wacana ini membuka diskusi arah reformasi sistem politik. Kualitas calon pemimpin pun diharapkan menjadi lebih terukur dan berintegritas.
Comment