HEADLINESIA.com, JAKARTA, 15 APRIL 2026 – Badan Gizi Nasional resmi mengubah skema Makan Bergizi Gratis menjadi lebih tersegmentasi bagi anak kurang gizi mulai April 2026. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi menekan angka stunting di Indonesia.
Seiring dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan kesiapan institusinya melaksanakan perintah tersebut demi kepentingan rakyat kecil. “Kebijakan BGN 2026 disesuaikan dengan instruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program,” tegas Dadan pada Selasa (14/4/2026).
Validasi Data dan Penyisiran Lapangan
Selanjutnya, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang segera membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk memvalidasi data di lapangan. Tim ini dijadwalkan mulai menyisir wilayah DKI Jakarta pada awal pekan depan guna memastikan akurasi data penerima.
Terlebih lagi, BGN menjalin koordinasi ketat dengan Kemensos dan Kemendikdasmen dalam melakukan pertukaran data yang valid. Langkah sinkronisasi ini dianggap sangat krusial agar bantuan tidak salah sasaran atau menyasar keluarga ekonomi mampu.
Meskipun prevalensi stunting turun ke angka 19,8 persen, namun sebanyak 7,8 juta anak Indonesia tercatat masih kekurangan gizi. “Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta (DKI) untuk menyisir penerima manfaat,” ucap Nanik memastikan gerak cepat timnya.
Cegah Pemborosan dan Optimalkan Anggaran
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Eko Prasojo mendukung penuh peralihan target program dari universal ke target terukur. Ia menilai pendekatan ini sangat penting guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara yang tidak perlu.
Sementara itu, pakar kebijakan publik UI Lina Miftahul Jannah menyarankan penggunaan data Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai basis. Menurutnya, sinkronisasi data sekolah dan PIP akan memberikan integrasi cepat sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Akhirnya, penguatan pengawasan dan evaluasi akan terus dilakukan seiring bertambahnya 26.066 unit satuan pelayanan gizi di tanah air. Pemerintah ingin memastikan dana negara memberi dampak nyata bagi 61,6 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Comment