SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Info MBG
Home » Berita » Pengelola Dapur SPPG Datangi BGN, YSBB Tak Terdaftar

Pengelola Dapur SPPG Datangi BGN, YSBB Tak Terdaftar

Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026). Mereka tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan beberapa yayasan lainnya, datang dari berbagai daerah di Jawa Barat (Kabupaten/Kota Bandung dan Sumedang) untuk mempertanyakan kejelasan terkait yayasannya terverifikasi atau tidak di BGN.(Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama)
Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026). Mereka tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan beberapa yayasan lainnya, datang dari berbagai daerah di Jawa Barat (Kabupaten/Kota Bandung dan Sumedang) untuk mempertanyakan kejelasan terkait yayasannya terverifikasi atau tidak di BGN.(Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama)

HEADLINESIA.com, BANDUNG, 26 MEI 2026 – Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) asal Jawa Barat mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (26/5/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan status yayasan mitra dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pengelola yang hadir diketahui tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB). Mereka berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Sumedang.

Menanti SPK, Kerugian Capai Ratusan Juta

Selanjutnya, Koordinator pengelola, Oesep Sarwat, menegaskan bahwa mereka butuh kepastian operasional dapur. “Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi,” ungkap Oesep di Bandung.

Menurut Oesep, pengelola telah menanti kepastian selama setahun. Pihak yayasan sebelumnya mengklaim sebagai mitra Kementerian Pertahanan RI. “Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta,” tambahnya.

Namun, Surat Perintah Kerja (SPK) tak kunjung turun sejak 2025. Pihak YSBB berdalih masih menunggu peluncuran nasional dan persetujuan Presiden Prabowo.

Temuan Ombudsman di Cibinong Fasilitas Mewah: Napi Kelas Kakap Harvey Moes dan Ferdy Sambo ada disana

Selain kerugian materi, pengelola dan investor menanggung beban mental. Puluhan relawan yang direkrut terus mempertanyakan kepastian kerja. Padahal, pelatihan relawan melalui BPVP Jawa Barat sudah digelar.

BGN Bantah Kemitraan YSBB

Di sisi lain, para pengelola rupanya telah melapor ke Polda Jawa Barat. Mereka berharap BGN memberi kebijakan agar dapur yang terbangun tetap bermanfaat. “Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah,” harap Oesep.

Menanggapi hal ini, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mempersilakan masyarakat bertanya langsung ke BGN. Sony menegaskan bahwa YSBB tidak tercatat sebagai mitra BGN.

Ia juga tak tahu-menahu soal klaim kerja sama YSBB dan Kementerian Pertahanan. “Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG,” tegas Sony.

Oleh karena itu, BGN meminta publik lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja sama pengelolaan dapur SPPG yang legalitasnya tidak jelas. Para pengelola kini berharap solusi atas kerugian yang mereka alami.

Sidang Korupsi Kuota Haji: Terkuak Skema 50:50 dan “Arahan” Jokowi

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline Video Channel

@headlinesia.com

Dalam Rapat bersama yang diselenggarakan Posko AJU. Kapolda Riau Memberikan paparan terkait beberapa kasus kebakaran hutan Dan lahan di Riau dan adanya dugaan infikasinketerlibatan Korporasi. Menamggapi Hal itu Presiden Prabowo Subuanto mengambil langkah tegas untuk pemeriksaan Dan investigasi lebih lanjut. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden itu, meminta tersangka untuk di kirim ke Jakarta. #headlinesia

♬ original sound - headlinesia.com - headlinesia.com

Trend Headlinesia

01

Ulama di Mimbar Pengadilan: Membaca Makna Kesaksian UAS dalam Sengkarut Politik Riau

02

29 Wilayah Malaysia Terdampak Asap

03

Harga BBM di Riau Naik, Bagian Dampak Beban Pajak Daerah

Headline News