Ribuan driver ojek online (ojol) kembali menggelar unjuk rasa di Jakarta, Senin (21/7/2025), menuntut revisi kebijakan komisi aplikator dan penghapusan sistem promo “argo goceng”. Mereka mendesak pemerintah menetapkan batas potongan aplikasi maksimal 10% dan mengkritik praktik potongan platform hingga 70% yang jauh melampaui aturan resmi. Menanggapi hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi kenaikan tarif ojol sebesar 8-15% per zona sedang dikaji final, namun menegaskan revisi komisi harus berjalan beriringan.
Bergabunglah di Channel WhatsApp untuk update berita lainnya
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 21 Juli 2025 – Gelombang demonstrasi driver ojek online (ojol) kembali menyapu Jakarta pada Senin (21/7/2025). Ribuan pengemudi menuntut pemerintah segera menetapkan aturan komisi aplikator maksimal 10% dan penghapusan kebijakan kontroversial seperti promo “argo goceng” (tarif Rp5.000) serta sistem multi-order. Aksi ini menyoroti polemik tarif ojol yang belum tuntas meskipun Kemenhub telah mengkaji kenaikan tarif 8-15% per zona.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan revisi potongan komisi aplikator akan diatur bersamaan dengan kenaikan tarif ojol yang sedang digodok. “Kajian tuntutan potongan 10% menjadi satu kesatuan dengan regulasi tarif baru,” ujarnya di Kantor Kemenhub (2/7/2025). Regulasi ini juga akan mengatur struktur pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra driver.
Kemenhub menggunakan lembaga independen untuk mengkaji kebijakan secara mendalam. Hasilnya akan dibahas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan driver. Meski kenaikan tarif 8-15% per zona (Zona 1, 2, dan 3) telah disetujui aplikator, konsultasi final dengan empat perusahaan penyelenggara masih diperlukan.
Di sisi lain, Ketua Serikat Pengemudi Aplikasi Indonesia (SPAI), Lily Pujiastuti, mengkritik rencana pemerintah. “Kenaikan tarif tidak berpengaruh pada pendapatan driver jika potongan platform tidak direvisi,” tegasnya. Data SPAI menunjukkan potongan aplikator saat ini bisa mencapai 70%, jauh di atas batas maksimal 20% yang diatur pemerintah. Contohnya, driver hanya menerima Rp5.200 untuk pesanan senilai Rp18.000.
Pemerintah diharapkan segera menuntaskan dua masalah krusial ini: kenaikan tarif dan revisi komisi aplikator, guna menjamin kesejahteraan mitra driver dan keberlanjutan industri transportasi online.
Comment