Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan keseriusan parlemen menindaklanjuti gelombang aspirasi masyarakat. Dasco berjanji segera membahas 17+8 Tuntutan Rakyat, termasuk komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan meningkatkan transparansi kinerja DPR. Janji ini disampaikan usai DPR menerima delegasi mahasiswa dari berbagai universitas di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 4 SEPTEMBER 2025 – Dalam pertemuan yang dihadiri tiga pimpinan DPR itu, Dasco menyampaikan bahwa rapat evaluasi dengan seluruh pimpinan fraksi akan segera digelar untuk menyatukan pandangan.
“Termasuk yang di dalam 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” tegas Dasco di hadapan wartawan.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa ruang lingkup evaluasi tidak hanya mencakup poin-poin dalam tuntutan tersebut, tetapi juga menyentuh hal fundamental. Selain tunjangan, kata Dasco, transparansi kegiatan DPR juga akan dievaluasi. Pernyataan ini menandai respons konkret terhadap tuntutan akuntabilitas dari publik.
DPR menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap semua aspirasi, baik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti di parlemen, DPR akan bertindak sebagai jembatan menuju pemerintah.
“Dalam hal permintaan yang DPR harus berkomunikasi dengan pemerintah, kami sudah sambungkan juga dengan pihak pemerintah agar adik-adik BEM ini bisa diterima dan akan diterima pada esok hari,” papar Dasco.
Audiensi penting ini merupakan respons langsung DPR terhadap aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pekan lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, menunjukkan tingkat prioritas yang tinggi dari pihak parlemen.
Langkah DPR ini dinilai sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencari titik temu antara tuntutan yang mengemuka dengan proses legislatif dan politik yang berjalan.
Comment