Lima peserta Latsarmil Kopdes meninggal dunia. MenHAM Natalius Pigai langsung mendesak Kemenhan mengevaluasi sistem pendidikan militer tersebut.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 29 JUNI 2026 – Menteri HAM Natalius Pigai mendesak Kementerian Pertahanan mengevaluasi Latsarmil. Langkah ini merespons meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa. Peristiwa tragis tersebut terjadi selama program pelatihan militer berlangsung.
Selanjutnya, Pigai menolak keras pelatihan fisik yang terlalu berlebihan. Ia menilai pembentukan karakter peserta tidak wajib bergaya militer. “Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Pigai.
Oleh karena itu, penguatan mental bisa lewat cara lain. Pendekatan itu meliputi peningkatan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kejujuran. “Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,” ujarnya menegaskan.
Investigasi Kematian Peserta Latsarmil
Selain evaluasi, Menteri HAM meminta pengusutan kasus secara profesional. Penyelidikan ini penting untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. KemenHAM bahkan siap menerjunkan tim untuk memantau langsung. “Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional,” ucapnya.
Kronologi 5 Calon Manajer Gugur
Sementara itu, Kemenhan mengungkap detail rentetan kejadian memilukan ini. Kepala BPSDM Kemenhan, Mayjen Ketut Gede Wetan memberikan penjelasan resminya. Korban pertama bernama Nola Dya Sari asal satuan Kalimantan. Ia wafat pada hari Jumat, 26 Juni 2026. Nola mengeluh sesak napas sebelum mengalami henti jantung mendadak.
Kemudian, peserta bernama Anisa Muyassaroh wafat akibat serangan panas. Insiden mematikan tersebut berlangsung pada tanggal 18 Juni 2026. Lalu, Yonanda Muhammad Taufiq meninggal pada 17 Juni 2026. Dokter mendiagnosis Yonanda mengalami henti jantung saat mengikuti pelatihan.
Berikutnya, Novia Rahmadhani Sihotang turut mengembuskan napas terakhirnya. Novia wafat pada 22 Juni 2026 karena penyakit tuberkulosis paru. Terakhir, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal di ruang ICU. Rifki wafat pada 26 Juni 2026 usai mengalami sesak napas.
Kesimpulannya, pemerintah wajib memprioritaskan keselamatan dan perlindungan warga sipil. Para peserta ini hanya bersiap untuk mengelola ekonomi masyarakat. “Aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan peserta harus menjadi prioritas,” pungkas Pigai.
Comment