Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), Abd Azis, menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/8/2025). Sang pejabat terpilih diciduk tim KPK dalam operasi bergerak cepat, menambah daftar OTT ketiga KPK sepanjang 2025. Tim KPK masih berada di lapangan untuk mengamankan barang bukti dan pihak terkait.
HEADLINESIA.com, KOLAKA TIMUR, 8 AGUSTUS 2025 – Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (7/8/2025). Konfirmasi tertangkapnya pejabat setingkat bupati ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
“Benar, (yang diamankan) Bupati Koltim,” ujar Tanak ketika dikonfirmasi. Meski mengakui keberhasilan operasi, Tanak belum membeberkan jumlah pasti orang yang dibekuk maupun detail barang bukti yang disita. Ia menegaskan tim KPK masih berada di lokasi untuk memproses OTT.
Di tempat terpisah, Jubir KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Prasetyo menyatakan tim lapangan KPK masih bekerja di Sultra guna mengamankan barang bukti dan menuntaskan proses hukum terkait OTT Bupati Abd Azis.
“Tim masih turun ke lapangan. Nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, barang bukti apa yang disita, serta perkara apa yang melatarbelakangi,” tegas Budi Prasetyo. Ia menjanjikan keterangan lengkap segera disampaikan setelah proses di lapangan tuntas.
OTT Ketiga KPK di 2025
Operasi di Sultra ini menjadi OTT ketiga yang digelar KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini sukses menggelar dua operasi serupa. OTT pertama menyasar kasus proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
OTT kedua terjadi di Sumatera Utara, menangkap pihak terlibat suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan proyek preservasi jalan pada Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.
Penyergapan Bupati Abd Azis di Koltim kembali menegaskan komitmen KPK memberantas korupsi hingga ke daerah, terutama menyasar kepala daerah yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Masyarakat Kolaka Timur kini menanti kejelasan modus dan aliran dana yang melibatkan bupatinya.
Comment