HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 29 MEI 2026 – Harmonisasi roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menjadi sorotan tajam publik. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, kembali menunjukkan kemarahannya secara terbuka kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, Erisman Yahya.
Teguran keras ini bukan kali pertama terjadi. Puncak ketegangan terbaru meledak usai acara pelantikan 77 kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan 326 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Serindit, Kota Pekanbaru, pada Selasa (26/5/2026).
Hubungan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Kadisdik Erisman Yahya memanas. Tiga kali teguran keras dilontarkan di depan publik, tuai kritik tajam.
Di hadapan para hadirin dan awak media, SF Hariyanto kembali menyoroti kinerja Erisman Yahya. Gaya kepemimpinan yang meledak-ledak dari pucuk pimpinan sementara Bumi Lancang Kuning ini langsung memicu berbagai reaksi. Banyak pihak menilai aksi marah-marah di depan umum tersebut justru memperlihatkan rapuhnya konsolidasi internal birokrasi Pemprov Riau.
Ketegangan antara dua pejabat daerah ini ternyata memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Berdasarkan catatan lapangan, SF Hariyanto setidaknya sudah tiga kali melontarkan teguran keras nan emosional kepada Kadisdik Riau tersebut dalam enam bulan terakhir.
Insiden pertama yang terekam publik terjadi pada rapat perdana bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (6/11) akhir tahun lalu. Dalam suasana rapat yang mendadak tegang, nada suara SF Hariyanto tiba-tiba meninggi.
Ia secara langsung menyoroti gaya kerja Erisman Yahya yang dinilai sama sekali tidak transparan dalam mengelola sektor pendidikan. “Jangan petantang-petenteng kau!” hardik SF Hariyanto kepada Erisman saat itu, yang langsung membuat seisi ruang rapat terdiam.
Tidak berhenti sampai di situ, perselisihan berlanjut beberapa pekan kemudian. Tepatnya pada Selasa (25/11), usai peringatan Hari Guru. Kali ini, amarah SF Hariyanto dipicu oleh kebijakan teknis di lingkungan kantor Dinas Pendidikan.
Plt Gubernur Riau itu naik pitam karena adanya pemasangan portal elektrik di pintu masuk Kantor Disdik Riau. Ia secara tegas menyatakan bahwa pemasangan portal tersebut adalah bentuk arogansi birokrasi yang dapat menghambat akses pelayanan langsung kepada masyarakat luas.
Kritik Tajam: Dianggap Arogan dan Lempar Tanggung Jawab
Rentetan kemarahan publik yang dipertontonkan oleh SF Hariyanto kini memantik reaksi balik. Kritik paling tajam datang dari kalangan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Provinsi Riau.
Ketua FORWADIK Riau, Munazlen Nazir, yang hadir langsung dalam pelantikan di Balai Serindit, menyayangkan sikap Plt Gubernur tersebut. Ia menilai aksi teguran terbuka itu kurang pantas dilakukan oleh seorang kepala daerah kepada bawahannya di forum resmi yang dihadiri ratusan orang.
“Saya dan beberapa wartawan senior lain ada di sana, meliput acara pelantikan massal itu. Saya mendengar dengan jelas amarah yang dilontarkan Plt Gubri SF Hariyanto. Menurut saya ini kurang pantas,” terang Munazlen kepada awak media.
Munazlen memberikan catatan kritis bahwa Dinas Pendidikan adalah instansi bawahan yang berada di bawah garis komando Gubernur. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis maupun operasional di dinas tersebut secara logika birokrasi pasti berada di bawah sepengetahuan dan persetujuan pimpinan. Menyalahkan bawahan di depan publik dinilai sebagai bentuk buang badan.
Lebih jauh, FORWADIK menyoroti esensi permasalahan pendidikan di Riau yang seharusnya menjadi fokus utama SF Hariyanto. Alih-alih marah soal hal teknis, Plt Gubernur Riau didesak untuk segera merealisasikan janji kampanye yang mendesak, seperti program seragam sekolah gratis.
“Harusnya, sebagai Plt Gubri, SF yang notabenenya jauh lebih paham keuangan daerah mengambil alih soal janji kampanye yang menurut kami paling urgen. Seragam gratis ini sangat ditunggu masyarakat,” papar Munazlen.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran untuk pendidikan jauh lebih penting dibandingkan proyek-proyek infrastruktur lain yang masih bisa ditunda. “Angkanya tidak sebesar angka untuk proyek lain yang masih bisa menunggu. Beliau pasti paham betul soal itu,” tegasnya.
Secara kelembagaan, Forwadik Riau menilai sikap marah-marah dalam pidato resmi tersebut terkesan arogan, keras kepala, dan sekadar melemparkan tanggung jawab. Dalam situasi transisi kepemimpinan saat ini, publik Riau membutuhkan sosok pemimpin yang arif, bijaksana, dan fokus mencari solusi, bukan sekadar menebar emosi.
Etika Pemerintahan dan Tudingan Intrik Politik
Dinamika konflik internal Pemprov Riau ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik lokal yang sedang berjalan. SF Hariyanto saat ini memegang tongkat komando sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, menggantikan sementara posisi Abdul Wahid yang tengah fokus menyelesaikan proses hukumnya.
Di sisi lain, sosok Erisman Yahya bukanlah nama sembarangan. Ia merupakan birokrat yang juga putra asli daerah Kuantan Singingi (Kuansing). Latar belakang kedaerahan ini turut membuat friksi keduanya menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik lokal.
Menanggapi kisruh birokrasi ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Mardianto Manan, turut angkat bicara. Politisi yang juga merupakan putra asli Kuansing ini menuangkan pandangannya melalui sebuah tulisan opini yang menukik tajam ke jantung persoalan tata kelola pemerintahan Riau saat ini.
Mardianto menegaskan bahwa jabatan publik adalah sebuah amanah yang sangat besar. Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah yang dikelola oleh pemerintah murni merupakan uang rakyat yang pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat.
Menurut politisi senior ini, sikap tegas dari seorang pimpinan daerah memang sebuah kewajiban. Namun, ketegasan tersebut tidak boleh menabrak etika. Menjaga etika tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari intrik politik internal jauh lebih utama bagi seorang Plt Gubernur.
“Jangan sampai riuh rendah di Balai Serindit kemarin hanya berakhir sebagai riak kecil di permukaan, sementara ‘api’ yang sebenarnya tetap dibiarkan menyala di dalam sekam,” tulis Mardianto penuh kiasan.
Pernyataan “api dalam sekam” ini mengisyaratkan adanya masalah sistemik atau politik yang jauh lebih besar di balik sekadar urusan portal elektrik atau teguran kinerja. Publik kini menanti langkah konkret dari Pemprov Riau untuk segera menyudahi drama birokrasi ini.
Masyarakat Riau berharap agar roda pemerintahan kembali fokus pada esensi utamanya: memberikan pelayanan publik yang maksimal, merealisasikan program pendidikan yang berpihak pada rakyat miskin, dan menjaga kondusifitas daerah di tengah masa transisi pimpinan.
Comment