headlinesia.com, Jakarta, 17 Juni 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri sengketa wilayah antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Keempat pulau yang sebelumnya menjadi sumber polemik, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar, secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6), usai rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat serta perwakilan kedua provinsi yang bersengketa. “Presiden, berlandaskan dasar dokumen telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administrasi Aceh,” tegas Prasetyo.
Akar Sengketa dan Upaya Penyelesaian
Latar belakang keputusan ini berawal dari kontroversi yang memuncak pasca-terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025. Kepmendagri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu menetapkan keempat pulau – yang sebelumnya dikenal berada di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh – masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
Perubahan status ini memicu polemik dan sengketa wilayah antara Pemerintah Aceh dan Sumut. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan untuk meluruskan situasi. “Kami diminta Presiden meluruskan, bahwa tidak benar ada satu pemprov ingin memasukkan 4 pulau ini ke wilayah administrasinya,” jelasnya. Ia berharap keputusan presiden ini menjadi solusi permanen dan mengakhiri kontroversi di masyarakat.
Rapat Koordinasi Kunci
Rapat penentu yang melahirkan keputusan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf
- Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution
Kehadiran para pemangku kepentingan kunci ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan sengketa administrasi wilayah secara tuntas dan melibatkan semua pihak terkait secara langsung.
Dampak dan Penegasan Status
Dengan keputusan presiden ini, status keempat pulau – Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil (atau Ketek), dan Pulau Mangkir Besar (atau Gadang) – dikembalikan dan dikukuhkan sebagai bagian dari Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Singkil. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan menghentikan silang pendapat mengenai batas wilayah antara Aceh dan Sumut di kawasan perairan tersebut.
Comment