SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Advertisement Advertisement
Kabar Daerah
Home / Kabar Daerah / Ahmad Lutfi: Kenaikan pajak harus wajar, tidak asal gebuk

Ahmad Lutfi: Kenaikan pajak harus wajar, tidak asal gebuk

Ahmad Lutfi: Kenaikan pajak harus wajar, tidak asal gebuk
Ahmad Lutfi: Kenaikan pajak harus wajar, tidak asal gebuk

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan Bupati Pati Sudewo segera turunkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250% yang memicu gelombang protes warga. Luthfi menegaskan pajak tak boleh membebani rakyat dan meminta dialog masif dibuka, sambil ancang-ancang terapkan aturan serupa ke seluruh bupati/wali kota di Jateng!


HEADLINESIA.com, PURWOREJO, 8 AGUSTUS 2025 – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengambil langkah tegas menanggapi protes warga Kabupaten Pati atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Dalam acara pencanangan GEMAPATAS di Purworejo, Kamis (7/8/2025), Luthfi meminta Bupati Pati Sudewo membuka komunikasi darurat dengan masyarakat dan mengevaluasi kebijakan kontroversial itu.

“Perintah saya, lakukan kajian ulang! Kalau perlu, turunkan pajak saat ini juga! Jangan berlama-lama, sosialisasikan secara masif bahwa PBB harus sesuai kemampuan daerah,” tegas Luthfi, seperti dilaporkan detikJateng. Ia menekankan prinsip dasar pajak tidak boleh membebani rakyat dan harus dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya di Pati, Luthfi mengancam akan menerapkan aturan serupa ke seluruh pemimpin daerah se-Jateng. Setiap kenaikan PBB wajib melalui kajian independen pihak ketiga dan disetujui provinsi. “Semua bupati/wali kota akan kami koordinasikan. Kenaikan pajak harus wajar, tidak asal gebuk!” tambahnya.

Kebijakan Sudewo sebelumnya memicu kemarahan warga, bahkan video konfliknya viral di media sosial. Bupati Pati itu membela diri dengan alasan pendapatan daerah dari pajak (Rp36 miliar) jauh di bawah belanja untuk honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai Rp200 miliar per tahun.

Jangan Biarkan Demokrasi Daerah Dipatahkan oleh Penghakiman Opini

“Infrastruktur rusak berat saya perbaiki, rumah sakit juga butuh dana. Tanpa kenaikan pajak, APBD kolaps!” kata Sudewo saat ditemui di Pati, Rabu (6/8). Ia juga menyinggung praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen honorer RSUD Pati yang diduga melibatkan sogokan oknum pemerintah.

Meski mengklaim 50% warga telah membayar PBB tanpa masalah, tekanan dari Gubernur memaksa Sudewo bersiap mengkaji ulang kebijakannya. Protes warga Pati kini memasuki babak baru, dengan Gubernur turun tangan memastikan rakyat tak jadi korban kebijakan gegabah.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement