headlinesia.com, Bandung, 15 Juni 2025 – Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Jawa Barat mengecam keras kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menghapuskan dana hibah untuk lembaga mereka. Kekecewaan ini mengemuka dalam Musyawarah Besar (Mubes) Pondok Pesantren se-Jawa Barat yang digelar di Ponpes Sirnamiskin, Kota Bandung, Sabtu (14/6/2025), dengan inisiasi Jaringan Kyai Santri Nasional (JKAN) Jawa Barat. Para pengurus pesantren menilai penghapusan dana ini mengabaikan peran strategis pesantren sebagai benteng moral bangsa dan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Mengapa kebijakan ini menuai protes? Para pengasuh pesantren menuntut keadilan, pengakuan, dan perhatian setara dari pemerintah. Mereka mempertanyakan dasar penghapusan dana hibah yang dinilai vital bagi keberlangsungan operasional pendidikan keagamaan dan karakter berbasis pesantren.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa. Sudah saatnya pesantren memperoleh hak yang menjadi kewajiban negara,” tegas Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, KH Ahmad Syamsurijal, dalam sambutannya yang disampaikan secara resmi, Sabtu (14/6/2025) malam. Ia menegaskan kontribusi pesantren dalam membentuk karakter bangsa dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Suasana Mubes memanas ketika peserta menyoroti penghapusan dana hibah serta beberapa pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap mendiskreditkan lembaga pendidikan keagamaan. Seorang pengasuh pesantren secara retoris mempertanyakan, “Jika pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh anak-anak Jawa Barat?”
Forum pun berlangsung emosional. Para kyai menggambarkan perjuangan mereka bagai “karang kecil menghadang ombak besar”. Meski mengaku tak memiliki kekuatan politik besar, mereka bertekad terus bersuara demi mempertahankan pesantren sebagai pilar pendidikan dan kebudayaan Indonesia.
Dukungan dan Kritik dari Wakil Ketua DPRD Jabar
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang turut hadir, menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Ono menilai narasi yang dibangun saat ini seolah mengabaikan kontribusi kepala daerah dan DPRD periode sebelumnya.
“Gubernur sekarang ini bagian dari sejarah Jawa Barat. Dua periode menjadi Bupati Purwakarta. Maka ia juga harus bertanggung jawab atas kondisi saat ini, bukan hanya membuat tontonan yang viral,” tegas Ono.
Lebih lanjut, Ono mengungkapkan bahwa penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren dilakukan tanpa transparansi. Ia mengklaim telah memanggil Kepala Bappeda Jawa Barat untuk mempertanyakan hal ini. “Saya sudah memanggil Kepala Bappeda. Jawabannya, dana hibah itu disimpan di kode rekening dana tidak terduga. Namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut,” paparnya.
Mubes JKAN Jabar ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan lokal, antara lain Wakil Ketua DPP PPP Komaruddin Taher, anggota Komisi I DPRD Jabar Sidqon Djampi, dan anggota Komisi V DPRD Jabar Zaenuddin. Seluruh tokoh yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pondok pesantren dalam memperoleh hak-haknya secara adil dari Pemprov Jawa Barat.
Protes keras dari kalangan pesantren ini menyoroti ketegangan kebijakan pendidikan dan penganggaran di Jawa Barat, serta menuntut evaluasi menyeluruh terhadap penghapusan dana hibah yang berdampak pada keberlangsungan lembaga pendidikan keagamaan tradisional tersebut.
Comment