headlinesia.com, Jakarta, 10 Juni 2025 – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim secara terbuka mendeklarasikan kesiapannya berkooperasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,98 triliun di lingkungan Kemendikbudristek (2019–2022). Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers hari ini, sebagai respons atas eskalasi kasus yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap reformasi pendidikan.
Kasus ini menyentuh fundamental akuntabilitas kebijakan pendidikan nasional. Kejagung, melalui Kapuspenkum Harli Siregar (26/5/2025), telah mengungkap indikasi “pemufakatan jahat” mengarahkan tim teknis Kemendikbudristek agar merekomendasikan Chromebook sebagai perangkat bantuan TIK, meski uji coba 1.000 unit pada 2019 membuktikan ketidakefektifannya. Padahal, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp9,98 triliun – angka yang memicu pertanyaan serius tentang alokasi dana pendidikan.
“Saya berkomitmen bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan,” tegas Nadiem. Ia menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum dan kesediaan memberikan keterangan jika dipanggil Kejagung. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya strategis membedakan kebijakan beriktikad baik dari potensi penyimpangan dalam implementasi.
Di tengah hiruk-pikuk opini, Nadiem mengimbau masyarakat menahan diri menarik kesimpulan prematur. “Saya percaya proses hukum yang adil akan memilah mana kebijakan yang dijalankan dengan itikad baik dan mana yang menyimpang,” ujarnya. Pernyataan ini relevan mengingat Kejagung belum menetapkan tersangka, meski membuka opsi pemeriksaan terhadap semua pihak terkait – termasuk mantan menteri.
Titik krusial investigasi terletak pada kesenjangan antara kebutuhan riil dan keputusan pengadaan. Kejagung menduga ada rekayasa kajian teknis untuk memaksakan Chromebook sebagai solusi tunggal, meski bukti empiris menunjukan ketidakcocokan. Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan skema sistematis mengorbankan kepentingan pendidikan demi keuntungan segelintir pihak.
Harli Siregar menegaskan (27/5/2025), pemanggilan Nadiem atau pihak lain bergantung pada kebutuhan penyidik mengungkap kejahatan. Dengan sinyal kooperatif dari mantan menteri, proses hukum diharapkan menemukan momentum untuk menguak kebenaran tanpa intervensi politis.
Kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas program prioritas seperti digitalisasi sekolah. Hasil investigasi akan menentukan apakah transformasi pendidikan pascareformasi Nadiem dapat terus berjalan, atau justru terhambat oleh trauma korupsi berkedok inovasi.
#headline #headlinesia #beritaheadline #Nadiem
Comment