HEADLINESIA.com, SURABAYA, 28 JULI 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh sanksi tegas Badan Gizi Nasional terhadap ratusan unit penyedia makanan. Langkah ini menyasar 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kini terkena suspensi permanen per 27 Juli 2026. BGN mengambil kebijakan drastis tersebut usai menemukan berbagai bentuk pelanggaran berat di lapangan.
Pemprov Jatim mendukung penuh langkah tegas BGN mencabut izin 833 dapur MBG bermasalah demi menjamin keselamatan serta kualitas gizi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan pusat. Oleh karena itu, Pemprov Jatim menyerahkan seluruh kewenangan penghentian maupun pengaktifan operasional sepenuhnya kepada BGN.
“BGN tidak perlu minta izin kepada Pemprov untuk menyuspensi ataupun mengaktivasi SPPG,” kata Emil. “Pemprov sepenuhnya mendukung upaya BGN untuk menjaga kualitas dari layanan masing-masing SPPG,” tambahnya saat berada di kediaman dinas.
Alasan Utama Suspensi Dapur MBG
Selain dukungan politik, Emil menjelaskan dua penyebab utama penutupan dapur Makan Bergizi Gratis tersebut. Penyebab pertama berhubungan langsung dengan munculnya kejadian luar biasa terkait standar mutu pangan.
Sementara itu, BGN bersama otoritas setempat langsung menghentikan operasional dapur jika menemukan potensi bahaya. “Langkah ini penting untuk melakukan investigasi mendalam saat ada keluhan dari penerima manfaat,” ujar Emil.
Selanjutnya, faktor kelayakan sanitasi serta pengolahan limbah menjadi penyebab utama berikutnya. Emil menekankan bahwa setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
“IPAL dan SLHS itu sebenarnya bersifat mutlak bagi kelangsungan operasional dapur,” tegas Ketua Satgas MBG Jatim tersebut. Menurutnya, pengelola dapur MBG harus bertindak cepat guna memenuhi seluruh dokumen kelayakan tersebut.
Penutupan Permanen Tanpa Pembayaran
Secara nasional, sanksi tegas BGN ini berdampak langsung pada ratusan unit di berbagai daerah. Rinciannya mencakup 311 dapur di Jawa dan Madura, 98 di Sumatra, serta 424 dapur wilayah lainnya.
Terkait hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa tindakan ini berbeda dari penangguhan biasa. “Dapur yang disuspensi secara permanen tutup total dan tidak akan lagi menerima pembayaran,” ungkap Sudaryono.
Lebih lanjut, BGN tidak akan mentoleransi praktik penggelembungan harga bahan baku makanan. “Jika terbukti ada markup harga atau gratifikasi, kami langsung tutup dapurnya dan proses secara hukum,” pungkasnya.
Comment