headlinesia.com, Jakarta, 17 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus korupsi dana operasional Pemprov Papua: uang haram diduga digunakan untuk membeli sebuah jet pribadi mewah senilai puluhan miliar rupiah secara tunai, dengan uang fisik diangkut menggunakan 19 koper.
Mengapa jet pribadi ini menjadi sorotan? Pembelian aset mewah tersebut diduga kuat bersumber dari hasil korupsi Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua pada periode 2020-2022 yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun.
“KPK menduga pembelian tersebut dilakukan melalui tunai yang uangnya diduga dibawa dari Papua pada saat itu,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).
Budi memaparkan modus pengangkutan uang yang tidak biasa. “Informasi yang kami terima, tersangka membawa uang tunai untuk pembelian private jet tersebut menggunakan pesawat. Informasi yang kami terima sejumlah 19 koper untuk membawa uang tunai tersebut,” jelasnya.
Meski nilai pastinya masih didalami KPK, harga jet pribadi tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. “Ya mencapai puluhan miliar, tentu belum bisa kami sampaikan presisi angkanya saat ini,” kata Budi.
Lokasi dan Pelaku Transaksi Masih Misterius
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara pasti di mana lokasi transaksi pembelian jet pribadi tersebut berlangsung, maupun pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi tersebut. Jet pribadi itu sendiri diduga berada di luar negeri, meski lokasi pastinya juga belum diumumkan.
Tujuan Pembelian untuk Kepentingan Pribadi
Budi menegaskan bahwa tujuan pembelian jet mewah itu diduga kuat untuk kepentingan pribadi. “Di antaranya untuk itu, untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi pihak-pihak terkait,” tutur Budi.
Dugaan Aset Lain dan Tersangka Terkait
KPK tidak berhenti pada jet pribadi ini. Lembaga antirasuah itu tengah mendalami kemungkinan adanya aset-aset lain yang dibeli menggunakan uang hasil korupsi dana operasional Papua tersebut. “KPK juga masih mendalami apakah pembelian private jet ini masih ada pembelian-pembelian lain, baik pesawat ataupun aset-aset dalam bentuk lainnya,” ucap Budi.
Dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 1,2 triliun ini, KPK telah menetapkan satu tersangka, yaitu Dius Enumbi (DE), yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua. KPK menduga kuat DE melakukan perbuatan tersebut bersama dengan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) yang telah meninggal dunia pada Desember 2024 lalu.
“Dilakukan oleh tersangka DE… bersama-sama dengan LE selaku Gubernur Papua,” jelas Budi pada keterangan sebelumnya, Rabu (11/6/2025). Dius Enumbi sendiri belum memberikan pernyataan terkait kasus ini.
Korupsi yang Menyedot Dana untuk Rakyat Papua
Budi Prasetyo menyayangkan tindakan korupsi ini karena sangat merugikan masyarakat Papua. Dana sebesar Rp 1,2 triliun yang dikorup, tegasnya, semestinya bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pengungkapan modus pembelian jet pribadi dengan uang tunai dalam 19 koper ini semakin menegaskan kompleksitas dan keberanian tindakan korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi di Papua. KPK terus mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya aset-aset lain yang dibeli dengan uang haram tersebut.
Comment