HEADLINESIA.com, JAKARTA, 18 AGUSTUS 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi turun ke jalan pada Selasa (18/8/2026) ini mengusung delapan tuntutan utama demi mengawal kedaulatan rakyat.
Selain itu, massa mahasiswa bergerak langsung dari kampus UI Depok sejak pukul 11.00 WIB. Mereka dijadwalkan tiba dan mengawali orasi di titik pusat ibu kota pada pukul 13.00 WIB.
Sementara itu, Ketua BEM UI Yatalathof Imawan membenarkan jadwal pergerakan ratusan massa tersebut secara langsung. “Jam 11 berangkat dari UI Depok, jam 1 siang tiba di HI,” tegas Yatalathof saat dikonfirmasi.
Di samping itu, aksi perlawanan ini berlangsung tepat sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Momentum ini menjadi sarana evaluasi kritis mahasiswa terhadap makna kemerdekaan bangsa saat ini.
8 Tuntutan Kritis BEM UI untuk Kedaulatan Rakyat
Lebih lanjut, Yatalathof menegaskan bahwa pergerakan mahasiswa ini murni menyuarakan penderitaan seluruh lapisan masyarakat. “Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, melainkan mempertanyakan kemerdekaan yang sedang kita rasakan saat ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, BEM UI membawa delapan poin desakan utama yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut merangkum persoalan krisis ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan hak-hak sipil masyarakat.
Secara rinci, mahasiswa mendesak penghentian penjajahan negara atas rakyat serta pemberantasan KKN sampai ke akar. Di samping itu, mereka menuntut reforma agraria sejati dan penurunan harga bahan pokok serta BBM.
Selanjutnya, massa menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian program MBG dan KDMP. Mahasiswa juga mendesak pengembalian otonomi daerah melalui penghentian pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Di sisi lain, mahasiswa meminta penetapan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Sumatra dan Flores. Mereka juga mendesak penghentian represivitas TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran YON TP.
Soroti Krisis Kedaulatan dan Penegakan Hukum
Sementara itu, Yatalathof menilai kondisi kemerdekaan saat ini belum menyentuh kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Ia menyoroti berbagai kebijakan publik serta kerja sama perdagangan internasional yang dinilai merugikan bangsa.
Selain itu, pembungkaman suara kritis rakyat dan lemahnya penegakan hukum turut menjadi sorotan utama mahasiswa. Terlebih lagi, akses pendidikan serta layanan kesehatan gratis dinilai masih sebatas janji manis belaka.
Oleh sebab itu, mahasiswa menegaskan pentingnya perubahan nyata agar kedaulatan kembali ke tangan rakyat sepenuhnya. “Ini bukan sekadar krisis ekonomi biasa, melainkan krisis kedaulatan bangsa yang sangat serius,” pungkas Yatalathof.
Comment