Aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan anggota dewan berujung ricuh di depan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (27/8/2025). Massa yang kecewa karena tidak diterima perwakilan dewan, akhirnya merobohkan gerbang selatan kompleks parlemen lokal. Insiden ini memicu ketegangan dengan aparat sebelum akhirnya Ketua DPRD NTB turun tangan memberikan jaminan keamanan bagi para pengunjuk rasa.
HEADLINESIA.com, MATARAM, 27 AGUSTUS 2025 – Aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB 2025 ini bermula dengan orasi damai. Massa menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan oligarkis yang dinilai memberatkan rakyat. Mereka menolak keras kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain isu tunjangan, sejumlah tuntutan lain juga disuarakan, seperti penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), evaluasi MBG, kuota haji, serta fasilitas negara untuk wakil rakyat yang dinilai timpang.
Ahmad Junaidi, seorang Dosen FKIP Unram yang turut berorasi, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan untuk menuntut perubahan. “Masalahnya adalah perubahan itu sangat susah untuk dicapai karena hanya menerima perintah dari atas dan wakil-wakil kita tidak mau mendengarkan kita. Itu inti mengapa kita berada di sini,” ungkapnya.
Suasana mulai memanas ketika hingga siang hari, tidak ada perwakilan dari DPRD NTB yang mau menemui massa. Kekecewaan itu berubah menjadi amukan. Massa mulai melemparkan botol dan umbul-umbul ke arah aparat yang berjaga. Beberapa pengunjuk rasa membakar ban bekas sehingga asap hitam membubung tinggi. Puncaknya, sejumlah massa memanjat dan menggoyang-goyang gerbang besi selatan hingga roboh. Gerbang yang runtuh itu kemudian dibawa ke tengah Jalan Udayana dan diinjak-injak.
Dengan gerbang terbuka, massa kemudian menerobos masuk ke dalam halaman DPRD NTB dan melanjutkan pembacaan tuntutan. Aparat kepolisian berusaha mencegah mereka masuk lebih jauh ke dalam gedung, sehingga terjadi saling dorong yang memperkeruh situasi.
Ketegangan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, keluar untuk menemui massa. Di hadapan pengunjuk rasa, ia mendengarkan seluruh keluh kesah dan tuntutan yang disampaikan. Massa menyampaikan kegelisahan mereka, terutama terkait pembahasan RKUHP yang dinilai mengancam demokrasi. Sebagai bentuk jaminan, massa meminta agar tidak ada yang diteror atau ditahan pasca-aksi.
“Saya Ketua DPRD menjamin adik-adik tidak akan diteror, saya jamin kan diri saya, tidak akan ditanam,” tegas Isvie untuk meredakan situasi.
Dengan adanya jaminan tersebut, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka meninggalkan kompleks DPRD NTB yang telah porak-poranda, meninggalkan pertanyaan besar tentang responsivitas wakil rakyat terhadap suara rakyat yang dipilihnya.
Comment