HEADLINESIA.com, JAKARTA, 23 FEBRUARI 2026 – Di tengah eksodus besar-besaran kadernya ke PSI, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memicu polemik panas dengan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen pada Minggu (22/2/2025). Langkah ini dinilai pakar sebagai manuver politik sengaja untuk menjegal langkah partai “anak muda” tersebut menuju Senayan.
Bukan Surya Paloh namanya jika tidak lihai memainkan ritme politik tanah air. Namun, usulan menaikkan parliamentary threshold hingga 7 persen kali ini dianggap bukan sekadar upaya penyederhanaan sistem partai. Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mencium aroma serangan balik mematikan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan gencar mencaplok “aset” terbaik Nasdem.
“Konteks politik pernyataan Surya Paloh ini bukan hanya ingin bicara soal kualitas demokrasi dan efektivitas parlemen,” tegas Iwan. Menurutnya, ada target spesifik di balik angka 7 persen tersebut. “Sasaran pernyataan Surya Paloh ini menyasar partai-partai kecil yang baru muncul dan tumbuh seperti PSI yang berambisi mengalahkan partai besar,” tambahnya.
Dendam Politik di Balik Eksodus Kader
Dinamika antara Nasdem dan PSI memang sedang berada di titik didih. Bayangkan saja, nama-nama beken seperti Ahmad Ali dan Bestari Barus sudah lebih dulu menyeberang. Puncaknya, Rusdi Masse Mappasessu baru saja resmi membelot ke partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.
Kehadiran eks elite Nasdem ini bukan cuma menambah amunisi bagi PSI, tapi juga menciptakan atmosfer ofensif terhadap partai lama mereka. Iwan menilai, Surya Paloh ingin melakukan serangan mematikan terhadap PSI dengan membuang gagasan menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen.
Jika aturan ini benar-benar gol, jalan PSI untuk mencicipi kursi DPR RI dipastikan bakal semakin terjal, atau bahkan tertutup rapat. Ini bukan lagi soal efektivitas pemerintahan, melainkan perang terbuka untuk mempertahankan dominasi partai mapan dari gempuran partai pendatang baru yang agresif.
Comment