HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 5 JUNI 2026 – Sidang dugaan korupsi di Dinas PUPR Riau yang membawa nama Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid digelar di PN Pekanbaru, Kamis (4/6/2026). Persidangan ini diwarnai perbedaan kesaksian yang mencolok. Tiga saksi yakni Marjani, Arief Setiawan, dan Dani Nur Salam saling membantah.
Kesaksian tiga saksi saling bertolak belakang. Fakta baru aliran dana fee mulai terungkap di pengadilan.
Selanjutnya, perbedaan terlihat pada kronologi tanggal 2 November 2025. Arief mengaku melihat Dani dan Marjani di rumah dinas. Namun, keterangan ini langsung dibantah keras oleh Marjani. Pada tanggal tersebut, ia sedang berada di Kabupaten Pelalawan. Ia sedang mendampingi Abdul Wahid di acara Bono Run pada siang hari. Dan malanya Marjani tidak bertugas sebagai ajudan, melainkan Rapi’i yang menjadi ajudan malam itu untuk mendamping Abdul Wahid dalam acara pembukaan MTQ Kota Pekanbaru. Marjani juga menjelaskan, bahwa malam itu kondisinya juga Hujan.
Bantahan Tegas Marjani
Selain dari Bantahan Marjani bahwa ia tidak Dinas pada tanggal yang dituduhkan tersebut. Kemudian, Marjani menegaskan tidak pernah menerima uang dari Arief. Ia bersaksi secara daring karena sedang ditahan KPK. Ia merasa namanya hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“Dapat saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu saya bantah Yang Mulia,” tegas Marjani dari layar monitor.
“Saya merasa nama saya ini dicatut. Semua yang disebut itu tidak pernah saya alami,” tambahnya dengan meyakinkan.
Gubernur Tidak Terlibat?
Sementara itu, Dani mengaku Arief yang menghampirinya usai menyerahkan uang. Selama persidangan, Dani tampak gelisah sambil sesekali memegang kepalanya.
Di sisi lain, Arief memberikan kesaksian krusial lainnya. Ia memastikan Abdul Wahid tidak pernah meminta uang fee ke dirinya. Dana ratusan juta hingga miliaran rupiah tidak pernah dilaporkan kepada gubernur.
Arief menyebut dana Rp600 juta untuk Dani, Rp150 juta untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD), hingga uang Rp1 miliar tidak pernah dilaporkan kepada Abdul Wahid maupun atas permintaan Abdul Wahid. Ia juga menegaskan tidak ada paksaan dari Abdul Wahid dan tidak pernah ada perintah untuk memberikan uang kepada Dahri.
“Tidak pernah, Pak,” ujar Arief dengan yakin kepada majelis hakim. Ia juga menegaskan tidak ada paksaan terkait pemberian uang tersebut.
Pada pernyataan beberapa Saksi yang telah dihadirkan menjelaskan bahwa jumlah uang BOP yang menjadi hak secara sah untuk Gubernur Abdul Wahid 200 – 300 juta. Sementara jumlah uang yang mengalir ke Dani M. Nursalam mencapai Milyaran.
Comment