Gelombang kejutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di kantor PUPR Provinsi Riau masih terus beresonansi. Sebagai persiapan menghadapi proses hukum, sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari kolega dekat tersangka kini bergerak cepat mengumpulkan data. Namun, langkah tim ini menggantung, menanti lampu hijau resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan keluarga tersangka sebelum dapat turun tangan memberikan pendampingan hukum.
HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 7 NOVEMBER 2025 – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) pada Senin (3/11/25) lalu di kantor PUPR Provinsi Riau, suasana masih tegang. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk secara mandiri mengaku tengah aktif mengumpulkan berbagai bahan dan data untuk keperluan upaya hukum di kemudian hari.
Koordinator TPF, Rinaldi, menegaskan bahwa kehadiran timnya bukanlah bentuk pembelaan buta. “TPF ini hadir bukan untuk membela perilaku korup, namun mendudukkan sebuah masalah hukum yang menimpa salah seorang kawan dengan seadil-adilnya,” tegas Rinaldi, yang pernah menjabat Ketua Umum Parlemen Mahasiswa IAIN Suska Pekanbaru pada 2001-2002.
Ia menjelaskan, TPF terdiri dari keluarga besar dan alumni UIN Suska Riau yang mengajukan diri secara pribadi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, mereka memilih untuk menahan diri sembari menunggu keputusan final. “Tim ini tetap menanti keputusan PKB dan keluarga dalam persoalan pendampingan secara hukum,” ujarnya.
Sinyal dukungan sudah mulai bermunculan dari kalangan advokat. Rinaldi mengungkapkan, setidaknya sudah ada 14 pengacara dan akan bertambah lagi dari berbagai almamater kampus yang siap bergabung untuk membentuk tim pembela hukum, jika nantinya diberikan restu. “Kami menginventarisir nama-nama pengacara yang bersedia. Dalam pandangan mereka, ada hal yang dapat diperjuangkan secara hukum,” paparnya.
Proses pengumpulan data sendiri, disebutkan Rinaldi, telah dilakukan secara diam-diam oleh sejumlah anggotanya sejak malam setelah OTT terjadi. Ia kembali menekankan netralitas dan kemurnian niat timnya.
“Saya pribadi bukan orang yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi dengan kawan Gubernur Abdul Wahid. Bukan pemain proyek, bukan anggota PKB, atau penikmat dana negara,” tandas Rinaldi dengan lantang. Ia menggambarkan, banyak dari anggota TPF adalah orang-orang yang selama ini jauh dari lingkar kekuasaan, namun ingin memastikan keadilan hukum ditegakkan.
Di akhir pernyataannya, Rinaldi menyampaikan sikap legawa. “Jika nanti keberadaan TPF tidak dikehendaki, kami siap parkir dan kembali ke warung kami, seperti biasa,” pungkasnya, mengibaratkan kesiapan timnya untuk mundur jika dibutuhkan. Kini, bola berada di pihak PKB dan keluarga untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Comment