Badai finansial mengancam stabilitas fiskal daerah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Pernyataan tegas ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Muzakir menegaskan bahwa kebijakan ini ibarat “memotong urat nadi” pembangunan di Aceh dan daerah lain, yang berpotensi melumpuhkan program prioritas dan pelayanan publik.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 7 OKTOBER 2025 – Gubernur yang akrab disapa Mualem ini secara gamblang menyampaikan kekhawatirannya. “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Muzakir, dikutip dari keterangan resminya.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, guncangan fiskal ini sangat nyata. Alokasi TKD untuk Aceh pada 2025 dipangkas drastis sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Nasib lebih buruk bahkan dialami beberapa provinsi lain yang mengalami pemotongan hingga 30–35%.
Kebijakan pemotongan ini, menurut Muzakir, bertolak belakang dengan semangat konstitusi. Ia menilai langkah pusat tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah yang justru diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dampaknya di lapangan akan sangat luas. “Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mualem. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil dan tantangan yang dihadapi daerah.
Di tengah situasi yang pelik ini, Gubernur Muzakir Manaf menegaskan komitmennya untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ia pun membuka pintu dialog. “Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat senior Aceh, seperti Kepala Badan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan hak fiskal daerahnya. Desakan dari Serambi Mekah ini kini menjadi perhatian nasional, menunggu respons dan solusi konkret dari Jakarta.
Comment