HEADLINESIA.com, JAKARTA, 15 MARET 2026 – Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengusulkan konsep fraction threshold sebagai alternatif ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026), guna memastikan suara pemilih tetap terwakili tanpa merusak sistem multipartai.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai sistem parliamentary threshold yang berlaku saat ini justru menjadi ganjalan bagi demokrasi. Banyak suara rakyat terbuang percuma karena partai pilihan mereka gagal menembus angka minimum masuk parlemen. Sebagai solusi jalan tengah, PSI menyodorkan skema ambang batas fraksi.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perubahan ini penting untuk menyederhanakan sistem politik secara lebih sehat. “PSI justru mengusulkan bukan parliamentary threshold, tapi fraction threshold,” tegas Raja Juli saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno.
Konsolidasi Alami Berbasis Ideologi
Dalam konsep ini, partai politik tetap bisa menempatkan wakilnya di DPR, namun syarat untuk membentuk fraksi diperketat. Raja Juli mengusulkan agar batas minimum pembentukan fraksi berada di angka 7 hingga 10 persen suara nasional.
Skema ini memaksa partai-partai untuk berkoalisi secara permanen di parlemen. “Partai-partai yang memiliki kedekatan ideologi berpotensi bergabung dalam satu fraksi untuk memenuhi ambang batas tersebut,” jelasnya. Menurutnya, cara ini jauh lebih efektif dan natural untuk menyederhanakan jumlah kelompok di legislatif.
Meski menawarkan terobosan, PSI menyatakan tetap menghormati proses politik yang berjalan di DPR. Raja Juli menekankan bahwa segala keputusan harus tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku. “Rambu-rambunya adalah keputusan MK dan yang kedua nilai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Comment