Gubernur Riau Berhalagan Sementara Abdul Wahid, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor baru-baru ini, di mana dakwaan Jaksa KPK secara mengejutkan tidak mencantumkan narasi Operasi Tangkap Tangan (OTT), mematahkan framing negatif media yang selama ini telah menghakimi sosoknya di mata publik.
Sudah saatnya kita bicara jujur. Selama berbulan-bulan, ruang publik kita dijejali narasi bombastis soal penangkapan Abdul Wahid. Media lokal hingga nasional seolah berlomba membangun gedung opini bahwa sang Gubernur terjaring OTT. Riau pun menjadi bulan-bulanan kritik; dicap sebagai sarang koruptor. Namun, saat tirai persidangan dibuka, ternyata tidak ada narasi OTT pada dakwaan JPU KPK tersebut. Kebohongan publik ini telah membunuh karakter seorang putra daerah bahkan sebelum palu hakim diketuk.
Mitos “Jatah Preman” dan Fakta Persidangan
Narasi jahat tidak berhenti di situ. Abdul Wahid, seorang santri yang meniti karier dari bawah, sempat dicitrakan bak “preman” yang memeras ASN di Dinas PUPR PKPP Riau. Logikanya sederhana: jika memang ada pemerasan sistematis, mengapa narasi jatah preman itu sama sekali tidak muncul dalam dakwaan jaksa? Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi penghinaan terhadap martabat orang Melayu yang beradab dan beradat.
Bahkan, tuduhan plesiran mewah ke Inggris dan Brasil yang sempat viral pun rontok. Fakta persidangan mengungkap bahwa perjalanan ke Inggris adalah undangan resmi UNEP (United Nations Environment Programme) PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan dibiayai sepenuhnya oleh mereka. Aliran dana yang dituduhkan tidak pernah ada untuk agenda tersebut. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas upaya mencari pendapatan daerah di tengah defisit keuangan, Abdul Wahid justru dibalas dengan fitnah yang keji.
Krisis Hati Nurani, Dimana Suara Tokoh Riau?
Hal yang paling menyayat hati adalah penyitaan dana pribadi yang sejatinya disisihkan untuk biaya pengobatan medis anaknya. Uang tersebut dituding sebagai gratifikasi, padahal angka delapan ratus juta yang digembar-gemborkan tidak ditemukan dalam dakwaan. Berdasarkan fakta, aliran uang dari bawahan hanya berhenti di level Tenaga Ahli dan tidak pernah sampai ke tangan Abdul Wahid. Singkatnya, Abdul Wahid hanyalah tumbal dari sebuah skenario yang dipaksakan.
Di tengah badai ini, keheningan para tokoh dan orang tua di Riau terasa sangat pekak. Mengapa tak ada yang berani bersuara untuk sekadar menjernihkan desas-desus? Riau butuh pemimpin yang berani berdiri di atas kebenaran, bukan mereka yang hanya diam saat melihat ketidakadilan di depan mata. Abdul Wahid mungkin duduk di kursi pesakitan, namun dengan senyumnya, ia mengirim pesan kuat bahwa Kebenaran tidak bisa disembunyikan.
Penulis: Muhammad Razak – Pengamat Komuikasi Politik
Comment