SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan
Home / Kebijakan / World Bank Sebut Kemiskinan Indonesia Capai 60%

World Bank Sebut Kemiskinan Indonesia Capai 60%

Headlinesia.com, Jakarta – Jakarta, 4 Mei 2025 – Laporan terbaru dari World Bank mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai 60% dari total populasi. Angka tersebut menandakan peningkatan signifikan dibandingkan data sebelumnya, di mana kemiskinan tercatat sekitar 25-30% dalam beberapa tahun terakhir.

Data World Bank: Lonjakan Kemiskinan Akibat Krisis Global

Berdasarkan laporan World Bank Poverty and Equity Brief 2025, Indonesia termasuk dalam negara dengan pertumbuhan kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara. Beberapa faktor utama yang disebutkan adalah:

  1. Dampak Resesi Global – Perlambatan ekonomi dunia dan inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat.
  2. Kenaikan Harga Pangan dan Energi – Harga beras, minyak goreng, dan BBM yang fluktuatif menyulitkan rumah tangga berpenghasilan rendah.
  3. Pengangguran Meningkat – Lapangan kerja belum pulih pasca-pandemi, sementara pertumbuhan ekonomi hanya 4,1% di 2024, di bawah proyeksi pemerintah.

Dalam pernyataan resminya, World Bank Country Director for Indonesia, Satu Kahkonen, menyatakan:
“Indonesia menghadapi tantangan berat dalam mengurangi kemiskinan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, seperti perlindungan sosial dan stimulus sektor produktif, angka ini bisa terus memburuk.”

Respons Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tekanan ekonomi tetapi menegaskan bahwa angka World Bank “perlu dikaji ulang” karena metodologi berbeda dengan BPS (Badan Pusat Statistik), yang mencatat kemiskinan sekitar 9,5% pada Maret 2025.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, memperingatkan:
*”Jika mengacu pada garis kemiskinan internasional (USD 3,20/hari), angka 60% masuk akal karena upah buruh dan petani tidak mengejar kenaikan harga.”*

Aceh Dilanda Bencana, 13 Ribu Jiwa Mengungsi

Proyeksi ke Depan

World Bank merekomendasikan percepatan program bantuan sosial (seperti BLT dan PKH) serta investasi di sektor padat karya untuk menekan angka kemiskinan. Tanpa langkah darurat, target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 bisa terhambat.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trend Headlinesia

01

KPK OTT Dinas PUPR Riau, Gubernur Abdul Wahid Dimintai Keterangan, Bukan Ditangkap!

02

Tenaga Ahli Gubernur Riau Beberkan Kejanggalan OTT KPK

03

OTT KPK di PUPR Riau: 14 Pengacara Siap Bergabung, TPF Fokus Mengumpulkan Data Kejadian

04

Gubernur Riau Abdul Wahid Justru Jadi Saksi Kunci Lapor Suap Rp250 Juta

05

OTT di Dinas PUPR-PKPP Riau, Alumni UIN Suska Bentuk TPF

06

Ancaman Serius PT PP Terhadap Dunia Pendidikan, Mahasiswa Unri Praktikum Menggunakan Drone di curigai dan di larang oleh Pihak PT PP

07

Mengurai Kewenangan Plh Gubernur Riau di Tengah Kontroversi Mutasi Jabatan

08

Keadilan di Tengah Badai Kekuasaan Menguji Integritas KPK di Bumi Lancang Kuning

New Headline










×
×