Mahfud MD, mantan Menkopolhukam dan Ketua MK, menyatakan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai sosok yang bersih dan jujur, namun dinilai keliru dalam mengambil langkah terkait proyek pengadaan Chromebook. Menurut Mahfud, kehebatan Nadiem di dunia bisnis tidak lantas menjadi modal yang cukup untuk menguasai kompleksitas birokrasi dan pemerintahan, terutama di sektor pendidikan.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2025 – Figur senior dan pakar hukum konstitusi, Mahfud MD, memberikan pandangannya yang tajam dan blak-blakan mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Di satu sisi, Mahfud memuji integritas pribadi Nadiem, tetapi di sisi lain, ia menyoroti kelemahan mendasar yang berujung pada masalah hukum.
Melalui kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official, pada Kamis (11/9/2025), Mahfud menyatakan, “Menurut saya, Nadiem itu adalah orang yang bersih. Tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi Nadiem bukanlah soal korupsi atau niat kotor, melainkan lebih pada kesalahan dalam menjalankan mekanisme birokrasi.
Mahfud mengakui kehebatan Nadiem sebagai seorang entrepreneur muda yang sukses merintis perusahaan raksasa Go-Jek di usia yang terbilang sangat muda, 26 tahun. “Anak muda bisa bikin macam-macam lah yang katanya hebat, membanggakan bangsa,” ujarnya. Namun, ia menegaskan bahwa keahlian dalam berbisnis dan kepiawaian taktis di sektor digital tidak serta merta menjadi bekal memadai untuk memimpin kementerian strategis seperti Pendidikan.
“Padahal Nadiem Makarim itu tidak punya track record di situ. Di bidang pendidikan,” imbuh Mahfud menekankan titik persoalannya.
Kritik utama Mahfud tertuju pada kasus pengadaan Chromebook. Ia menjelaskan bahwa langkah Nadiem dinilai keliru karena rencana proyek tersebut sudah bergulir bahkan sebelum ia dilantik menjadi menteri. Mahfud kemudian menyoroti adanya mens rea atau unsur kesengajaan yang dilihat oleh Kejaksaan Agung.
“Nah, itu yang menyebabkan bagi Kejaksaan Agung itu barangkali itu mens rea. Iya toh? Ditolak oleh Menteri (Muhadjir Effendy), dihentikan di Malaysia, lalu sudah ada grup WA-nya yang membicarakan bahwa kita harus kerjasama dengan Google,” papar Mahfud merinci alur yang dianggap jaksa sebagai niat jahat.
Bagi Mahfud, seharusnya sebagai menteri baru, Nadiem memprioritaskan pembenahan sistem pendidikan nasional yang sudah berjalan ketimbang langsung meneruskan proyek teknologi yang bermasalah. “Harus yang itu dulu. Bahwa (teknologi) itu penting itu iya. Tetapi lalu harus ada prioritas,” tuturnya.
Kesimpulan dari mantan Menkopolhukam ini jelas: “Orang harus punya track record untuk mengurus yang begitu-gitu. Bukan hanya, oh tahu ini fasilitas teknologinya begini-begini.” Pernyataan ini menutup analisisnya yang membedakan secara tegas antara kapasitas sebagai innovator dengan kompetensi sebagai seorang birokrat dan pembuat kebijakan publik.
Comment