Rencana demonstrasi “jilid dua” yang ditujukan untuk melengserkan Bupati Pati, Sudewo, pada 25 Agustus mendatang secara resmi dibatalkan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai penggerak aksi sebelumnya menyatakan bahwa rencana tersebut bukan merupakan keputusan resmi kelompok mereka. Aliansi justru akan mengalihkan strategi perjuangan mereka dengan menggelar unjuk rasa besar-besaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada awal September, untuk mendesak penetapan tersangka terhadap Sudewo dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 21 AGUSTUS 2025 – Pembatalan rencana demonstrasi 25 Agustus ini diklarifikasi langsung oleh juru bicara Aliansi, Supriyono. Ia menegaskan bahwa wacana aksi tersebut merupakan inisiatif pribadi dari salah satu individu bernama Husein, yang dikenal vokal menyerukan pelengseran Sudewo. “Itu inisiatif Husein pribadi bukan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” tegas Supriyono pada Rabu (20/8/2025). Menurutnya, pembatalan juga datang langsung dari Husein.
Lebih lanjut, Supriyono menyatakan bahwa Aliansi sejatinya tidak memiliki agenda untuk turun ke jalan kembali dalam waktu dekat. Komitmen mereka adalah menunggu proses demokratis di tingkat lokal. “Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak akan menggelar aksi demo selama belum ada putusan hak angket dari DPRD,” tambahnya.
Alih-alih berdemonstrasi di Pati, konsentrasi kelompok masyarakat ini tertuju pada ibukota. Mereka memilih untuk membawa suaranya langsung ke institusi yang berwenang menangani perkara korupsi. Mereka akan menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK untuk menuntut lembaga antirasuah itu segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka. Sudewo hingga kini masih berstatus saksi dalam penyelidikan kasus korupsi besar DJKA pada periode 2021-2022, saat ia masih menjabat sebagai Anggota Komisi Perhubungan DPR RI.
Untuk mendukung mobilitas massa dalam aksi yang digelar pada 2 dan 3 September 2025 itu, Aliansi pun menggalang dukungan finansial dan logistik. Mereka membuka posko donasi dengan kontribusi terjangkau sebesar Rp 5.000 dan juga menerima sumbangan armada kendaraan untuk transportasi relawan dari Pati menuju Jakarta. Rencananya, perjalanan akan dimulai pada 31 Agustus 2025.
Kasus yang mendasari tuntutan ini telah diungkap oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Pada 14 Agustus lalu, Asep menyebut Sudewo diduga memainkan peran signifikan dalam sejumlah proyek korupsi. “Sudewo diduga berperan besar di korupsi DJKA,” ujar Asep.
Keterlibatan Sudewo tidak hanya diduga pada proyek pembangunan jalur ganda kereta api di Solo Balapan-Kadipiro, tetapi juga merambah ke sejumlah wilayah lain seperti Jawa Barat, Jakarta, Semarang, dan Tegal. “Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya,” pungkas Asep, mengisyaratkan kompleksitas dan jangkauan kasus yang sedang diselidiki.
Comment