HEADLINESIA.com, WATAMPONE, 19 AGUSTUS 2025 – Aksi unjuk rasa ribuan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berubah menjadi kericuhan berdarah pada Selasa (19/8/2025). Massa yang kecewa karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaeman, tak kunjung menemui mereka untuk berdialog, menjebol pagar dan melempari aparat keamanan dengan batu.
Aksi yang digerakkan oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu ini menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai membebani masyarakat. Unjuk rasa damai yang berlangsung sejak siang berubah mencekam saat sore hari, ketika massa menyadari bahwa pemimpin daerah mereka tidak akan turun untuk mendengarkan keluh kesah.
“Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan PBB-P2 dicabut. Namun, hingga sore hari, Bupati Andi Asman maupun Wakil Bupati Andi Akmal tidak muncul menemui massa,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Rafli Fasyah, seperti dikutip dari Tribunnews.com. “Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya. Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?” protesnya.
Dengan emosi yang memuncak, massa kemudian mendobrak pagar besi Kantor Bupati di Jalan Ahmad Yani, Watampone. Mereka mendorong kawat berduri dan merangsek masuk. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP berusaha membendung dengan membentuk barikade, menggunakan tameng, dan melakukan pembubaran paksa dengan menembakkan peringatan ke udara dan menyemprotkan water cannon. Batu berserakan di jalan, sementara ban bekas yang dibakar memenuhi jalanan dan membuat suasana semakin mencekam.
Akibat lemparan batu dari massa, sejumlah petugas terluka, bahkan ada yang mengalami luka di bagian kepala hingga berdarah. Aktivitas pemerintahan di kompleks kantor bupati pun lumpuh total. Para pegawai dilaporkan panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan meninggalkan kantor.
Menanggapi ketidakhadiran bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bone, Anwar, menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati sedang berada di luar kota. Ia juga membantah keras isu kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen yang beredar di masyarakat. “Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikannya hanya 65 persen,” tegas Anwar, berusaha meluruskan informasi.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bone, Angkasa, memberikan justifikasi berbeda. Ia menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 ini bukanlah kebijakan semena-mena, melainkan sebuah kewajiban. “Kenaikan ini wajib dilakukan karena telah mendapatkan peringatan dari KPK dan BPK,” jelas Angkasa, merujuk pada lembaga antirasuah dan auditor negara.
Hingga berita ini diturunkan pada malam hari, aparat keamanan masih siaga penuh di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan susulan. Situasi di Watampone masih tegang, meninggalkan pertanyaan besar mengenai penyelesaian konflik dan nasib aspirasi ribuan warga yang merasa tidak didengarkan.
Insiden ricuh di Bone ini merupakan buah dari komunikasi yang terputus antara pemerintah daerah dan rakyatnya, diperparah oleh isu kenaikan pajak yang sensitif dan penanganan protes yang tidak tepat. Ketidakhadiran Bupati di saat kritis menjadi pemicu utama eskalasi kekerasan, mengubah unjuk rasa damai menjadi kerusuhan yang merugikan semua pihak dan meninggalkan luka, baik fisik maupun kepercayaan.
Comment