Gelombang demo massal di Pati dipastikan meledak pada Rabu, 13 Agustus 2025, meski Bupati Sudewo mencabut kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Aksi yang awalnya dipicu protes pajak ini kini bergeser jadi tuntutan lengser sang bupati, diperkuat oleh amarah ratusan eks honorer RSUD yang dipecat tanpa pesangon. Sorotan tajam mengarah ke Sudewo—yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto Februari lalu—seiring eskalasi konflik sosial di jantung Jawa Tengah.
HEADLINESIA.com, PATI, 13 AGUSTUS 2025 – Bupati Pati, Sudewo, secara resmi menarik kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memicu kenaikan PBB-P2 sebesar 250% setelah dikecam keras warga. Keputusan itu justru datang terlambat: unjuk rasa besar-besaran tetap menguat meski isu pajak sudah dicabut. Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan demo Rabu (13/8/2025) adalah jawaban atas tantangan Sudewo sendiri yang sebelumnya “mengundang” 50.000 warga turun ke jalan. “Tuntutan kami bergeser. Ini bukan lagi cuma soal PBB, tapi desakan agar Sudewo mundur!” tegas Teguh, dikutip dari TribunJateng.com.
Meski dua kelompok—Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi)—memilih mundur, Aliansi Penggalangan Donasi pimpinan Teguh bersikukuh melanjutkan aksi. “Korban kebijakannya menyeluruh. Ini soal keadilan, bukan sekadar pajak,” tambahnya.
Menyikapi ancaman tensi tinggi, Polda Jawa Tengah mengerahkan pasukan gabungan dari lima polres tetangga—Semarang, Demak, Kudus, Blora, dan Jepara—untuk memperkuat 2.684 personel Polresta Pati. “Kami backup penuh pengamanan. Personel tambahan sudah disiagakan,” jelas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, Senin (11/8/2025).
Protes ini mendapat momentum baru setelah ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo Pati bergabung. Ruha, salah satu korban PHK, mengaku dipecat tanpa pesangon setelah 20 tahun mengabdi. “Tes seleksi kami penuh kecurangan! Peserta yang ketahuan nyontek malah lolos,” ujarnya geram. Sebanyak 220 honorer itu menuntut direkrut kembali atau Sudewo turun jabatan. “Kalau tak dipenuhi, kami semua akan membanjiri demo 13 Agustus!” tegas Ruha.
Dari kebijakan pajak hingga PHK massal, krisis kepercayaan terhadap Bupati Sudewo mencapai titik didih. Demo 13 Agustus tak lagi sekadar aksi penolakan kebijakan, melainkan ujian politik besar bagi pemimpin yang baru 6 bulan menjabat. Jika tuntutan pengunduran diri tak direspon, Pati berpotensi terguncang gelombang protes berkepanjangan yang mengancam stabilitas daerah.
Comment