headlinesia.com, Jakarta, 15 Juli 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar praktik kecurangan massal dalam peredaran beras kemasan premium di Indonesia. Investigasi nasional mengungkap ratusan merek diduga melakukan pengoplosan, melanggar standar mutu, takaran, dan harga eceran tertinggi (HET), berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99 triliun per tahun!
Bergabung di Channel WhatsApp untuk update lebih cepat, yuk….
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan resmi Senin (14/7/2025), menyatakan hasil pengawasan intensif selama 6-23 Juni 2025 menemukan fakta mencengangkan. Dari 268 sampel beras premium (212 merek) yang diuji di 10 provinsi:
- 85,56% tidak memenuhi standar mutu beras premium.
- 59,78% dijual melampaui HET yang ditetapkan.
- 21,66% memiliki berat bersih kurang dari klaim kemasan.
“Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp99 triliun per tahun,” tegas Amran. Ia menyayangkan indikasi pelanggaran oleh sejumlah perusahaan besar. Masyarakat membayar premium untuk kualitas yang ternyata tak sesuai harapan.
Produsen Terkenal Diperiksa Satgas Pangan
Menindaklanjuti temuan Kementan, Satgas Pangan Polri telah memanggil empat produsen beras ternama untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran:
- Wilmar Group: Merek Sania, Sovia, Fortune, Siip.
- PT Belitang Panen Raya: Merek Raja Platinum, Raja Ultima.
- PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group): Merek Ayana.
- PT Food Station Tjipinang Jaya: Merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos.
Keempat produsen masih menjalani proses pemeriksaan mendalam. Upaya konfirmasi ke pihak Japfa dan Wilmar oleh media sebelumnya belum mendapat tanggapan.
Beras Medium Juga Bermasalah Serius
Tak hanya beras premium, pengawasan Kementan juga mengungkap praktik serupa pada beras medium:
- 88,24% tidak memenuhi standar mutu.
- 95,12% dijual di atas HET.
- 9,38% berat bersihnya kurang dari yang tertera.
Modus Oplosan dan Pelanggaran SNI
Hasil investigasi menunjukkan, beras oplosan dijual sebagai “premium” dengan harga tinggi, padahal isinya merupakan campuran beras medium atau sama sekali tidak memenuhi standar SNI 6128:2020 untuk beras premium. Standar itu mensyaratkan:
- Kadar air maksimal 14%.
- Butir kepala minimal 85%.
- Butir patah maksimal 14,5%.
Pelanggaran juga terjadi terhadap Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2/2023 tentang Mutu dan Label Beras serta Permentan No. 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
Kemendag Jatuhkan Sanksi Teguran
Secara terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif berupa Surat Teguran kepada 9 dari 10 produsen beras premium yang diperiksa. Pemeriksaan mutu dilakukan April 2025 terhadap 35 kemasan beras (34 kemasan 5kg dan 1 kemasan 2,5kg) dari 10 merek premium.
“Hanya 1 merek yang memenuhi syarat mutu beras premium. Sembilan lainnya tidak memenuhi dan telah dikenai sanksi,” jelas Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Moga Simatupang, meski belum merinci nama produsen yang kena sanksi.
Pedagang Pasar: Kami Juga Korban!
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburohman, menyatakan pedagang pasar tradisional turut menjadi korban skandal beras oplosan ini. Maraknya praktik curang di hulu distribusi telah merusak kepercayaan konsumen terhadap pedagang.
“Pedagang pasar kerap disalahkan ketika kualitas beras tidak sesuai. Padahal, banyak dari kami tidak tahu bahwa beras yang kami terima sudah dioplos sejak dari distributor,” keluh Mujiburohman. Ia mendukung langkah pengawasan ketat pemerintah, tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga menyelamatkan nama baik pedagang pasar dan memastikan rantai distribusi pangan yang bersih.
Pemerintah Perketat Pengawasan
Temuan massal ini memicu komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan di sepanjang rantai pasok beras, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang ritel. Tujuannya jelas: melindungi hak konsumen, memastikan kepatuhan terhadap HET, dan menjaga stabilitas harga pangan pokok nasional. Konsumen diimbau waspada dan melaporkan dugaan pelanggaran mutu atau harga beras ke otoritas terkait.
Comment