Rencana Pemerintah Negara Bagian Melaka, Malaysia, membangun jembatan sepanjang hampir 48 kilometer yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia menuai kritik pedas dari kalangan oposisi. Proyek infrastruktur raksasa senilai miliaran ringgit yang diklaim bisa memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 40 menit itu dinyatakan tidak realistis secara finansial dan berpotensi membebani publik. Kritik tajam muncul dari Pemimpin Oposisi Melaka, Dr. Yadzil Yaakub, yang meragukan kemampuan fiskal negara bagian itu menanggung beban utang baru.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 25 DESEMBER 2025 – Dalam pernyataannya yang dikutip dari Free Malaysia Today, Selasa (15/12/2025), Yadzil menilai kondisi fiskal Melaka masih terbatas dan bergantung pada bantuan pemerintah federal di Putrajaya. “Jika utang yang ada saja belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit secara bijaksana?” tanyanya. Ia menegaskan, sebagian besar pendapatan tahunan Melaka habis untuk belanja operasional.
Yadzil juga mempertanyakan logika pembiayaan proyek, terlebih dengan utang nasional Malaysia yang terus meningkat. “Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja perlu bantuan pemerintah federal, bagaimana mungkin kita membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” imbuhnya. Ia memperingatkan, skema pembiayaan swasta berisiko berujung pada tarif tol mahal dan berpotensi menjadi proyek mangkrak yang akhirnya diselamatkan dengan dana publik.
Di sisi lain, Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa studi awal proyek akan dimulai pada Januari mendatang. Kajian senilai 500.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp 2 miliar) ini akan mencakup aspek teknis, ekonomi, dan logistik. “Kami yakin, jika direalisasikan, jembatan ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” ujar Ab Rauf. Pihaknya berencana mengajukan hasil studi yang telah diperhalus kepada Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN) dan membahasnya dengan otoritas Indonesia.
Latar Belakang dan Konteks
Gagasan menyambungkan Malaysia dan Indonesia via Selat Malaka bukan hal baru. Sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menolak usulan serupa pada 2013. Saat itu, SBY menyatakan penolakannya karena khawatir sumber daya Sumatera akan “tersedot” ke Asia. “Saya prioritaskan pembangunan jembatan di dalam negeri, yakni menyambungkan lebih dulu Sumatera dan Jawa,” kata SBY seperti dikutip Suara Pembaruan.
Akibat penolakan itu, muncul wacana alternatif “Terowongan Selat Malaka” atau “Johor-Riau Link” sepanjang 17,5 km yang dianggap lebih hemat biaya. Namun, kedua mega proyek ini hingga saat ini belum ada realisasi nyata. Data historis menunjukkan, jembatan yang dirancang dari Telok Gong, Melaka, ke Dumai, Riau, ini pernah dianggarkan menelan biaya hingga 12,5 miliar dolar AS (setara Rp 171 triliun), dengan klaim 85% pendanaan siap disediakan oleh Bank Export-Import Cina.
Proyek yang disebut sebagai calon “gerbang dunia” penghubung kedua negara ini kini kembali diuji kelayakannya. Di tengah optimisme pemerintah negara bagian, kritik dari oposisi dan kompleksitas sejarahnya menandakan jalan panjang menuju realisasi. Selain tantangan finansial, isu dampak lingkungan dan efektivitas ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab sebelum proyek ambisius ini benar-benar dimulai.
Comment