Headlinesia.com, Jakarta, 6 Juni 2025 – Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) memperkecil ukuran rumah subsidi ditolak tegas oleh lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Penolakan ini didasari kekhawatiran kebijakan tersebut akan menciptakan hunian tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Standar Kesehatan vs Efisiensi
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengonfirmasi Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo tidak menyetujui perubahan luas rumah subsidi. “Beliau (Hashim) dari London menyatakan tidak pernah menyetujui rencana itu,” tegas Bonny kepada CNBC Indonesia, Kamis (5/6/2025).
Penolakan berangkat dari argumen kemanusiaan:
- Ukuran Ideal di Bawah Standar:
Arahan Presiden menekankan rumah subsidi harus “layak, sehat, dan ideal” dengan luas minimal 36 m². Padahal, draf aturan baru PUPR (Kepmen PKP No./KPTS/M/2025) menurunkan luas bangunan menjadi 18–36 m² dan luas tanah 25–200 m².- Fakta Kontras: Aturan lama menetapkan luas bangunan minimal 21 m² dan tanah minimal 60 m².
- Rujukan Global:
Bonny menyebut Bank Dunia dan WHO merekomendasikan standar minimal 40 m². “Mengecilkan rumah membuat ruang gerak penghuni sempit dan tidak manusiawi,” tandasnya.
Hunian Vertikal
Satgas Perumahan mengusulkan solusi berbasis arahan Presiden:
- Perkotaan: MBR diarahkan ke hunian vertikal (rusun) dengan lahan disediakan gratis pemerintah. “Ini mengatasi keterbatasan lahan sekaligus menjaga harga terjangkau,” jelas Bonny.
- Pedesaan: Rumah subsidi horizontal tetap dipertahankan dengan luas sesuai standar kesehatan.
Draf Kontroversial PUPR
Draf aturan yang menuai penolakan itu rencananya mengatur:
- Batasan luas lahan, lantai, dan harga jual untuk Kredit Fasilitas Likuiditas Perumahan.
- Besaran subsidi uang muka.
Belum ada klarifikasi resmi dari PUPR terkait penolakan ini.
Mengapa Kebijakan Ini Penting?
Penolakan lingkaran Presiden mencerminkan prioritas kebijakan pro-rakyat. Memaksimalkan efisiensi lahan tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat atas hunian layak—terutama di tengah target pemerintah membangun 1 juta rumah/tahun untuk MBR.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang tumbuh keluarga. Mengecilkannya sama dengan mengerdilkan masa depan,” pungkas Bonny.
#headline #headlinesia
Comment