Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau telah menggelontorkan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga Agustus 2025. Capaian sementara ini berada di angka Rp8,79 triliun, yang setara dengan 49,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17,75 triliun untuk tahun ini.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2025 – Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa meski persentase capaian terlihat di bawah paruh waktu, hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Target penerimaan tahun 2025 sengaja direncanakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya akibat perubahan kebijakan pengadministrasian pajak.
Perubahan tersebut mengacu pada Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kebijakan baru ini menyatakan bahwa mulai tahun pajak 2025, administrasi untuk Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai domisili atau kedudukan utama wajib pajak.
Dinamika Penerimaan: Ada yang Naik Tajam, Ada yang Kontraksi
Bambang membeberkan bahwa jika dianalisis lebih dalam, performa penerimaan pajak menunjukkan dinamika yang menarik. Secara keseluruhan, penerimaan bruto pajak pada Juli 2025 justru meningkat 4,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, di balik angka positif tersebut, beberapa jenis pajak inti justru mengalami penurunan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sering menjadi indikator daya beli masyarakat, tercatat turun sebesar 10,14%. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) yang mencerminkan kinerja pendapatan orang pribadi dan badan usaha, mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 20,79%. “Tekanan terbesar pada kelompok PPh ini khususnya berasal dari PPh Pasal 21 (pegawai) dan PPh Pasal 26 (Wajib Pajak luar negeri) pada sektor administrasi pemerintahan,” jelas Bambang pada Selasa (23/9/2025).
Sebagai penyeimbang, kelompok pajak lainnya justru mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni melambung tinggi hingga 21.145,88%. Kenaikan fantastis ini terutama disumbang dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tetap Tinggi
Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau patut diacungi jempol. Hingga Agustus 2025, sebanyak 376.961 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dilaporkan. Angka ini mencapai 89,12% dari target tahunan yang berjumlah 408.329 SPT, menunjukkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tergolong baik.
Menutup pernyataannya, Bambang menegaskan komitmen Kanwil DJP Riau untuk terus berupaya mencapai target. “Meski masih ada tantangan, DJP Riau akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya. Langkah sinergi ini diharapkan dapat memastikan target penerimaan pajak tercapai, yang pada ujungnya akan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Comment