headlinesia.com, Jakarta -29 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut. Langkah ini diambil karena penyidik sedang menelusuri aliran dana suap (follow the money) yang berpotensi mengarah kepada Bobby, kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (28/6/2025).
Bergabung di Channel WhatsApp untuk update lebih cepat, yuk….
“Mengapa Bobby Nasution bisa diperiksa? Karena KPK berprinsip follow the money. Siapa pun yang terlibat dalam aliran dana suap akan kami panggil, termasuk gubernur jika bukti mengarah ke sana,” tegas Asep, dikutip dari Antara.
Pernyataan ini menanggapi pertanyaan media soal kedekatan Bobby Nasution dengan tersangka TOP, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak pergerakan dana dari pihak swasta sebagai pemberi suap. “Kami telusuri kemana uang itu mengalir. Tidak ada yang dikecualikan,” imbuh Asep.
Alur Kasus dan Tersangka
Kasus ini bermula dari penetapan lima tersangka oleh KPK:
- TOP (Kadis PUPR Sumut),
- RES (Kepala UPTD Gunung Tua PUPR Sumut),
- HEL (Pejabat Pembuat Komitmen PJN Wilayah 1 Sumut),
- KIR (Direktur Utama PT DNG),
- RAY (Direktur PT RN).
TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari KIR dan RAY untuk memuluskan proyek tender jalan. Suap ini melanggar Pasal 12 huruf a/b, Pasal 11, atau 12B UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001. Sementara KIR dan RAY dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a/b UU yang sama.
Tahap Pengembangan
Asep menegaskan penyidikan masih pada fase awal. “Masih terbuka kemungkinan ada pihak lain yang dipanggil,” ujarnya. KPK fokus pada pembuktian aliran dana dan motif suap yang diduga merugikan keuangan negara dalam proyek infrastruktur strategis Sumut.
Analisis Kunci:
- Mengapa Bobby Nasution berpotensi terseret? Karena pemeriksaan mengacu pada prinsip hukum follow the money, bukan sekadar hubungan personal.
- Mengapa PPATK dilibatkan? Untuk akurasi pelacakan transaksi keuangan tersangka.
- Mengapa proyek jalan jadi sasaran korupsi? Proyek infrastruktur bernilai tinggi rawan penyimpangan lewat kolusi pejabat-pengusaha.
KPK menjamin transparansi proses hukum. Masyarakat Sumut diimbau mengawasi penggunaan anggaran daerah guna mencegah eksploitasi proyek publik untuk kepentingan pribadi
Comment