Table of Contents+
Headlinesia.com, Jakarta, 16 Mei 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mendiskualifikasi dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam Pilkada 2024 karena terbukti melakukan praktik politik uang. MK juga memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan melibatkan paslon baru.
Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Rabu (14/5). Kedua paslon yang didiskualifikasi adalah:
- Paslon Nomor Urut 1: H. Gogo Purman Jaya dan Drs. Hendro Nakalelo.
- Paslon Nomor Urut 2: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya.
Kronologi Politik Uang
- Pelanggaran oleh Paslon Nomor 2
- Terbukti membagikan uang kepada pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.
- Pembagian dilakukan dalam tiga tahap:
- Tahap 1: Rp1 juta/orang (26 Desember 2024).
- Tahap 2: Rp5 juta/orang (28 Februari 2025).
- Tahap 3: Rp10 juta/orang (13–22 Maret 2025).
- Salah satu pelaku, Muhammad Al Gazali Rahman, adalah anggota tim sukses Paslon 2.
- Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memvonis pelaku dengan hukuman penjara dan denda.
- Pelanggaran oleh Paslon Nomor 1
- Saksi Edy Rakhman mengaku menerima Rp4,5 juta dan Rp15 juta untuk memilih Paslon 1.
- Saksi Maulana Husada menerima transfer Rp1 juta dari tim kampanye Paslon 1.
Putusan MK
- Membatalkan seluruh keputusan KPU Barito Utara terkait penetapan hasil Pilkada.
- Memerintahkan PSU dalam 90 hari sejak putusan, dengan menggunakan daftar pemilih lama.
- KPU dan Bawaslu diminta mengawasi proses, termasuk koordinasi dengan polisi untuk keamanan.
Dampak Putusan
Pilkada Barito Utara harus diulang dengan paslon baru, menandai babak baru demokrasi di daerah tersebut.
#headline #headlinesia #beritaheadlineindonesia #beritanasional
Comment