HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 26 MARET 2026 – Gubernur Riau non-aktif, Abdul Wahid, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (26/3/2026). Dalam persidangan tersebut, pihak terdakwa membongkar empat kejanggalan besar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai bertolak belakang dengan narasi awal yang dirilis oleh KPK.
Narasi OTT vs Realitas Dakwaan
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama ini dibanjiri ratusan warga Riau yang menuntut keadilan. Usai persidangan, Abdul Wahid langsung mencecar ketidakkonsistenan jaksa. Ia menyoroti hilangnya tuduhan aliran dana Rp800 juta secara langsung dan isu “jatah preman” yang sebelumnya gencar dipublikasikan KPK namun absen dalam surat dakwaan resmi.
“Dalam konferensi pers ada narasi OTT, tapi dakwaan jaksa KPK tidak ada OTT. Ini ada sesuatu kejanggalan menurut saya,” tegas Abdul Wahid di ruang sidang. Ia juga menegaskan bahwa pembentukan opini publik selama ini tidak berdasar pada alat bukti hukum yang dibawa ke meja hijau. “Kami melihat tidak ada pernyataan dalam dakwaan bahwa saya menerima langsung uang itu,” tambahnya lugas.
Misi Investasi di Balik Isu Plesiran
Kejanggalan lain yang disorot adalah tudingan penggunaan uang negara untuk perjalanan ke Inggris dan Brazil. Wahid mengklarifikasi bahwa kunjungan ke London adalah undangan resmi dari United Nations Environment Programme (UNEP). Alih-alih merugikan negara, misi tersebut justru berhasil membawa pulang kerja sama investasi lingkungan untuk masyarakat Riau senilai Rp492 miliar.
Abdul Wahid membantah keras keterkaitan perjalanan dinas tersebut dengan perkara yang sedang disidangkan. “Tidak ada dalam dakwaan soal itu. Saya menilai ini sebagai pembentukan opini yang tidak berdasar,” ucapnya menutup wawancara. Sementara itu, pihak KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo tetap bersikeras bahwa konstruksi perkara telah sesuai dengan alat bukti yang sah.
Comment