Presiden Prabowo Subianto memberi standing applause atas penurunan drastis kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2025. Luas lahan terbakar hingga 1 Agustus tercatat hanya 8.955 hektare—turun 33,3% dari periode sama tahun lalu. Namun, Presiden waspadai “lubang jarum” di puncak musim kemarau yang masih berkecamuk hingga akhir Agustus, sambil menegaskan tak ada toleransi bagi pembakar lahan!
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 4 AGUSTUS 2025 – Berdasarkan laporan Sekretariat Kabinet (dilansir Antara, 4/8/2025), Presiden Prabowo secara khusus mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tim gabungan penanganan karhutla, dan kementerian terkait. Penurunan signifikan ini dibuktikan dengan data: hingga 1 Agustus 2025, luas karhutla nasional hanya 8.955 hektare, jauh melorot dari 376.805 hektare pada 2024. “Penegakan hukum terus digeber terhadap pelaku pembakaran,” tegas Sekab.
Siaga Puncak Musim Kemarau
Meski capaian membanggakan, Prabowo mengingatkan seluruh tim agar tak jemawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau masih puncak hingga akhir Agustus—faktor pemicu karhutla di wilayah rawan. Kabar baik datang dari Kalimantan Barat: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan nol titik panas per Sabtu (2/8/2025), berkat operasi intensif.
Sikap Tegas & Pendekatan Komprehensif
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah: “Tidak ada toleransi untuk korporasi atau individu yang membuka lahan dengan bakar!” Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar perusahaan bertanggung jawab penuh atas konsesi yang dikelola. Pemerintah menggabungkan tiga strategi utama:
- Penegakan hukum tanpa kompromi
- Pemanfaatan teknologi mutakhir (seperti water bombing dan modifikasi cuaca)
- Kesiapsiagaan berkelanjutan melalui koordinasi lapangan
Bantuan Teknologi Modern untuk Petani & Korporasi
Prabowo menyiapkan solusi konkret pengganti praktik bakar lahan. Pemerintah akan memfasilitasi alat berat berteknologi tinggi dan metode land clearing ramah lingkungan. Program ini bakal diluncurkan bertahap di daerah rawan, terutama Kalbar dan Kalteng, disertai pendampingan teknis bagi petani dan pelaku usaha. “Ini upaya preventif agar karhutla tak terulang,” ujar Budi.
Kolaborasi Kunci Sukses & Operasi Darurat Kalbar
Budi Gunawan mengaku keberhasilan ini buah sinergi solid Desk Koordinasi Karhutla, yang melibatkan BNPB, KLH, TNI, Polri, BMKG, dan Manggala Agni. Di Kalbar, tim pimpinan Kolonel Inf Heri Budi Purnomo menggelar operasi darurat pada 23–26 Juli 2025. Saat itu, titik panas mencapai 399 hotspot di Sanggau, Sintang, dan Mempawah. Helikopter water bombing, modifikasi cuaca, dan patroli darat dikerahkan—hasilnya, titik panas nihil per awal Agustus.
Prioritas Pemadaman Cepat & Penegakan Hukum Tanpa Ampun
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menekankan kecepatan sebagai kunci. “Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan!” tegasnya, khususnya di lahan gambut yang rentan. Per 31 Juli 2025, Kalbar masih tercatat 1.500 titik panas dengan 297 berstatus “high confidence”. Sebanyak 258 kebakaran telah menghanguskan 989 hektare di Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.
KLH/BPLH telah menetapkan status siaga darurat sejak 17 April 2025. Tiga pesawat water bombing dikerahkan, didukung patroli udara-darat dan operasi modifikasi cuaca. Hanif juga mewanti-wanti: “Strict liability berlaku bagi pemilik konsesi lahan terbakar—dengan atau tanpa kesengajaan!”
Peringatan Keras di Ujung Musim Kemarau
Hanif mengingatkan publik agar tak terbuai kesuksesan sementara. “BMKG menyatakan puncak kemarau di Kalbar masih berlaku hingga akhir Agustus. Tidak ada toleransi untuk pembakaran. Titik!” UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum. Dia juga mengkritik aturan daerah yang membolehkan pembakaran lahan skala kecil (maksimal 2 hektare) karena bertentangan dengan hukum nasional.
Pemerintah terus memperkuat teknologi deteksi dini dan sistem peringatan karhutla berbasis AI. “Keberhasilan nol titik panas di Kalbar adalah bukti efektivitas pendekatan teknologi. Tapi, kewaspadaan harus tetap maksimal!” pungkas Hanif. Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, target Indonesia bebas asap karhutla kian nyata.
Comment