headlinesia.com, Sorong – Kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Sorong berujung konfrontasi. Alih-alih sambutan hangat, Mentri Bahlil justru dihadang puluhan aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang murka, Sabtu (7/6) pagi di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
Mengapa aksi ini terjadi? Aksi ini memuncak karena kemarahan mendalam terhadap pembiaran operasi tambang nikel yang dinilai merusak ekosistem pulau-pulau suci Raja Ampat, serta pengabaian suara masyarakat adat.
Para aktivis dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menyambut Bahlil dengan spanduk penolakan dan teriakan “Penipu!”. Mereka mengecam keras aktivitas tambang yang disebut sebagai bentuk “penjajahan baru” berkedok pembangunan.
“Papua ini bukan tanah kosong! Ini warisan leluhur kami, bukan ruang kosong untuk dirusak investor!” tegas Uni Klawen, pemuda adat Raja Ampat, dalam orasinya yang viral di media sosial. Pernyataan Klawen menyoroti inti protes: kedaulatan adat atas tanah dan sumber daya alam yang diabaikan.
Aktivis menuduh Bahlil dan Kementerian ESDM sengaja menutup mata terhadap kehancuran ekosistem Raja Ampat. Mereka menyoroti kehadiran empat perusahaan tambang raksasa: PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa. Namun, menurut para pengunjuk rasa, pemerintah hanya kerap menyebut PT Gag Nikel, sementara aktivitas perusahaan lain diabaikan.
Surga bawah laut dunia itu kini berubah. Suara gemuruh mesin tambang mulai menggeser kicauan burung Cendrawasih. Pulau-pulau sakral berubah menjadi ajang eksploitasi. “Ini bukan pembangunan. Ini perampasan!” seru salah satu aktivis, membentangkan pamflet bertuliskan #SaveRajaAmpat.
Aksi yang dimulai sejak pukul 06.24 WIT itu memicu ketegangan. Para aktivis bersumpah terus mengejar Bahlil untuk dialog langsung. Ketegasan ini memaksa Bahlil, menurut pengakuan aktivis, menghindari konfrontasi dan keluar melalui pintu belakang bandara.
Koalisi mengajukan tiga tuntutan mendesak:
- Pencabutan segera semua izin tambang nikel di Raja Ampat.
- Penghentian ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah adat Papua Barat Daya.
- Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menjadi kedok perampasan tanah adat.
Pesan terakhir mereka mengingatkan: “Raja Ampat bukan hanya milik investor dan pejabat. Ini rumah kami, masyarakat adat, dan jutaan spesies. Jika tambang dipaksakan, kita saksikan matinya surga dunia oleh tangan elite sendiri.”
Aksi ini menyoroti ketegangan akut antara percepatan investasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat Papua di tengah kekayaan alam Raja Ampat yang mendunia. Respons resmi pemerintah terhadap tuntutan konkret ini masih dinantikan.
#headline #headlinesia #beritaheadlie
Comment