Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menyikapi gelombang tuntutan 17+8 yang viral di media sosial dengan menyebutnya sebagai suara kelompok minoritas yang kurang beruntung. Dia meyakini segala tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya jika Indonesia mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 7%, yang akan menyibukkan masyarakat dengan mencari kerja dan menikmati hidup alih-alih berdemo. Pernyataan ini disampaikannya tepat usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025).
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap resmi pertamanya terhadap “Tuntutan Rakyat 17+8” yang menjadi sorotan nasional. Dalam pernyataan perdana nya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025), Purbaya mengategorikan tuntutan tersebut sebagai suara dari sebagian kecil masyarakat.
Purbaya mengaku belum mempelajari secara mendetail daftar tuntutan yang salah satunya ditujukan kepada dirinya itu. Dia memandang suara tersebut berasal dari lapisan masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya masih terganggu dan kurang beruntung.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” ujar Purbaya.
Di samping itu, menteri yang baru beberapa jam dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu menyatakan keyakinannya mampu mengatasi akar persoalan yang melatarbelakangi tuntutan tersebut. Solusi satu-satunya, menurutnya, adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.
“Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu [tuntutan-tuntutan] akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tegas Purbaya dengan nada optimistis.
Pelantikan Purbaya menandai babak baru kepemimpinan di Kementerian Keuangan setelah 14 tahun di bawah kendali Sri Mulyani Indrawati. Tantangan pertamanya adalah merespons ekspektasi publik yang tercermin dalam gerakan 17+8.
Apa Itu Tuntutan Rakyat 17+8?
Sementara itu, gerakan “Tuntutan Rakyat 17+8” sendiri mulai mencuat seiring dengan gelombang demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 lalu. Tuntutan ini terbagi dalam target dan tenggat waktu yang berbeda, menunjukkan tingkat urgensi yang variatif.
Sebanyak 17 tuntutan harus diselesaikan dalam waktu singkat, yakni sepekan hingga 5 September 2025. Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, pimpinan partai politik, Kepolisian, TNI, serta kementerian sektor ekonomi.
Selanjutnya, terdapat 8 tuntutan lain yang diajukan oleh masyarakat sipil kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Tuntutan ini diberikan tenggat waktu yang lebih panjang, yaitu satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026, untuk diselesaikan.
Pernyataan Menkeu Purbaya ini diprediksi akan menjadi pembuka dialog publik antara pemerintah dengan para penggagas tuntutan, yang hingga berita ini diturunkan masih menunggu respons dan realisasi konkret.
Comment