HEADLINESIA.com, JAKARTA, 28 JANUARI 2026 – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai Pemerintah Daerah Kategori Utama. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan keberhasilan nyata dalam mendekatkan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyeluruh. Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang Kesehatan, tegas Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar dalam acara penghargaan di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Malang Jadi Role Model, Kesehatan sebagai Pilar Pembangunan
Dalam keterangannya, Menko PM A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menjelaskan, Universal Health Coverage dicapai ketika seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dan aktif mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Ia mendorong daerah lain untuk mengejar ketertinggalan. “Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanannya,” tuturnya.
Sikap pemerintah pusat ini sejalan dengan komitmen Pemkot Malang yang menempatkan kesehatan sebagai jantung pelayanan publik. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, sektor kesehatan adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan, selaras dengan Dasa Bakti Kota Malang ‘Ngalam Tahes’. “Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyu.
Keberhasilan ini bukanlah pencapaian instan. Data Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan kepesertaan JKN terus meroket sejak 2014. Pemkot secara agresif mendaftarkan kelompok rentan, seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Komitmen anggaran yang kuat, regulasi jelas, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program prioritas daerah ini.
Riau dan Pekanbaru Pacu Kinerja, Target Naik Kelas ke Kategori Utama
Pencapaian Kota Malang menjadi inspirasi bagi daerah lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru yang meraih penghargaan UHC Awards 2026 untuk Kategori Madya. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya. “Terima kasih kepada gubernur, bupati, wali kota, yang telah berkomitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan mencapai cakupan JKN penduduk minimal 98 persen, dan peserta aktif minimal 80 persen,” kata Ghufron. Ia berharap penghargaan ini memacu semangat daerah lain.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, yang menerima penghargaan dari Menko PM, menyatakan peningkatan anggaran dan kepesertaan bertujuan memastikan masyarakat bebas dari hambatan biaya berobat. “Manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar, karena mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” jelasnya. Ke depan, tantangan daerah kategori madya adalah menaikkan status menjadi utama, sembari terus memperkuat kualitas fasilitas dan layanan kesehatan di lapangan.
Penghargaan UHC Awards 2026 yang diselenggarakan di Ballroom JIEXPO Kemayoran Jakarta ini menjadi penanda bahwa perjalanan menuju cakupan kesehatan nasional yang berkualitas dan inklusif terus digalakkan. Kota Malang, Provinsi Riau, dan Kota Pekanbaru telah membuktikan bahwa komitmen politik dan kebijakan yang konsisten adalah “tiket emas” untuk mewujudkan hal tersebut.
Perjalanan Kota Malang dalam Award UHC di Indonesia
Upaya percepatan pencapaian UHC mulai diperkuat sejak tahun 2021. Cakupan kepesertaan JKN di Kota Malang tercatat sebesar 94,77 persen per 1 Januari 2021 dan meningkat menjadi 95,61 persen pada 1 Juli 2021. Selanjutnya, capaian tersebut terus meningkat menjadi 98,61 persen pada 1 Januari 2022, mencapai 100 persen pada 1 Januari 2023, meningkat menjadi 107,88 persen pada 1 Januari 2024, 105,47 persen pada 1 Januari 2025, dan mencapai 105,85 persen per 1 Januari 2026.
Wali Kota Malang menilai bahwa keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang jelas serta kolaborasi lintas sektor.
Ke depan, ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN dapat berkelanjutan dan tepat sasaran.
Comment