Kinerja penerimaan pajak Indonesia hingga Agustus 2025 tercatat loyo dan menjadi yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Realisasi yang baru mencapai 54,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ini memicu kekhawatiran serius akan tercapainya outlook tahun ini. Bahkan, para pengamat memproyeksikan capaian akhir tahun akan jauh di bawah target jika tidak ada terobosan signifikan.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2025 –Penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2025 masih menunjukkan kinerja yang suram. Data terbaru menyebutkan, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.135,4 triliun, atau baru 54,7% dari target outlook APBN 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Angka ini tidak hanya lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu (62,3%), tetapi juga terkontraksi 5,1% secara year on year (yoy).
Kondisi ini mengisyaratkan tantangan berat yang dihadapi pemerintah dalam sisa waktu empat bulan ke depan. Untuk mengejar target, pemerintah masih harus memburu penerimaan pajak senilai Rp941,5 triliun, sebuah angka yang sangat besar di tengah kondisi perekonomian domestik yang belum sepenuhnya pulih dan tanpa didukung momentum booming komoditas.
Proyeksi Pesimistis dari Para Pengamat
Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Prianto Budi Saptono, memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp1.703,1 triliun atau sekitar 82% dari target APBN jika tren saat ini berlanjut. “Proyeksi Januari—Desember 2025 dalam persen: Rp1.703,1 triliun / Rp2.076,90 triliun x 100% = 82%,” jelas Prianto, Senin (22/9/2025).
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai target outlook penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. “Capaian ini pada periode yang sama merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir,” ujar Wahyu. Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat untuk mendongkrak penerimaan pajak.
Quick Win Pemerintah Dinilai Belum Cukup
Prianto menyoroti enam langkah ‘quick win’ yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, langkah-langkah seperti penempatan dana pemerintah di bank BUMN, penagihan 200 penunggak pajak besar, pertukaran data, perbaikan sistem Coretax, dan penindakan cukai rokok ilegal dinilai memiliki berbagai kendala dan tidak serta merta mendongkrak penerimaan dalam waktu singkat. Misalnya, stabilitas penuh sistem Coretax baru ditargetkan akhir 2025, sehingga kontribusinya tahun ini terbatas.
Otoritas Pajak Tetap Optimis, Strategi Dirahasiakan
Di tengah proyeksi pesimistis tersebut, otoritas pajak masih menunjukkan optimisme. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak memiliki kebijakan baru yang revolusioner, tetapi akan memaksimalkan instrumen yang ada, seperti memperketat pertukaran data dan linkage perizinan. “Sesuai outlook Insyaallah,” tukas Bimo kepada Bisnis.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk tidak membocorkan strategi spesifik. Purbaya hanya mengatakan akan bertemu beberapa pihak pekan ini untuk membahas upaya pengejaran target. “Ada beberapa effort yang akan kami lakukan, tetapi belum bisa saya sampaikan. Saya akan menemui beberapa pihak dalam seminggu ini, harusnya sih tidak ada masalah,” ujarnya.
Dengan waktu yang semakin mepet, tekanan terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan semakin besar. Pencapaian target pajak tidak hanya soal angka, tetapi juga menjadi penentu kesehatan fiskal Indonesia untuk mendanai berbagai program pembangunan tahun depan.
Comment