Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan berkomitmen mempercepat pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinanti: RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Komitmen dari Istana ini disambut hangat dan didukung penuh oleh Gerakan Buruh Indonesia, yang menilai kedua payung hukum ini krusial untuk memangkas korupsi dan memberi kepastian hukum bagi pekerja. Janji politik ini diharapkan menjadi angin segar bagi penyelesaian RUU yang kerap mangkrak di parlemen.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2025 – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan menjadi sinyal kuat bagi dunia kerja dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pertemuan dengan perwakilan Gerakan Buruh Indonesia di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025) malam.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan bahwa Presiden berjanji akan menindaklanjuti aspirasi buruh. “Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai,” ujar Gani mengutip pernyataan Prabowo.
RUU Perampasan Aset merupakan salah satu RUU yang telah lama masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun pembahasannya tersendat-sendat. Keberadaan undang-undang ini dinilai sebagai senjata ampuh untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Payung hukum ini dianggap penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sekaligus mengembalikan aset negara yang dirampas melalui tindak pidana.
Sementara itu, RUU Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama serikat pekerja karena menyangkut hajat hidup langsung jutaan buruh, mulai dari kepastian kerja, perlindungan upah, hingga jaminan sosial. Selama ini, serikat buruh konsisten mendesak agar pembahasan RUU ini lebih melibatkan partisipasi publik untuk memastikan substansinya tidak merugikan pihak pekerja.
Dengan komitmen politik dari pucuk pimpinan negara, terbuka peluang besar bagi kedua RUU strategis ini untuk segera memasuki tahap pembahasan intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan penuh dari elemen buruh juga semakin mengukuhkan angin baik ini.
Andi Gani menegaskan sikap dukungan organisasinya terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. “Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di bawah Presiden,” tandasnya dengan tegas. Ia juga menyatakan dukungan terhadap ekspresi demokrasi, asalkan dilakukan dengan damai.
Kini, semua mata tertuju pada realisasi janji dan kecepatan langkah pemerintah bersama DPR untuk mengusung kedua RUU tersebut menjadi undang-undang yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat.
Comment