Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memutuskan untuk menunda aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (1/9/2025). Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang dinilai tidak kondusif. Namun, para mahasiswa memastikan demonstrasi lanjutan dengan tajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025” akan digulirkan pada Selasa (2/9/2025) untuk menyuarakan sebelas poin tuntutan kritikalnya kepada Pemerintah.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 1 SEPTEMBER 2025 –Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, mengonfirmasi penundaan ini. “Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ucap Ikram kepada Kompas.com, Senin. Meski ditunda, Ia menegaskan bahwa gerakan advokasi ini tidak berhenti. “Kita masih mencoba melihat kondisi supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” ungkapnya, menambahkan bahwa rencana aksi akan terus dievaluasi dalam sepekan ke depan.
Secara terpisah, Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan jadwal baru aksi tersebut. “Kita enggak hari ini, tapi Selasa,” tutur Ihsan. Aksi besok merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi yang sebelumnya digelar pada Senin (28/7/2025). Kala itu, aksi yang berlangsung hingga malam hari diakhiri dengan pernyataan komitmen dari Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, yang hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo.
Dalam kesempatan tersebut, Juri Ardiantoro menampik tudingan bahwa pemerintah mengabaikan suara mahasiswa. “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” tegas Juri di hadapan massa. Sebagai bentuk keseriusan, ia juga menandatangani dokumen bundel berisi sejumlah tuntutan aksi.
Tuntutan massa aksi “Indonesia (C)emas” pada Juli lalu mencakup sebelas poin krusial yang menyentuh fundamental kebijakan negara. Poin-poin tersebut adalah:
- Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.
- Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam berbagai RUU dan menghentikan pengesahan hingga poin kontroversial diselesaikan.
- Transparansi informasi perjanjian bilateral untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.
- Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, jaminan partisipasi masyarakat adat, dan penindakan tegas pada penambangan ilegal (illegal mining).
- Pembatalan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan transparansi data penempatan tentara sesuai MoU Helsinki.
- Pembatalan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas militer di lingkungan Universitas Riau serta kampus lainnya.
- Penolakan dan pencabutan UU TNI, serta penolakan atas segala bentuk intimidasi dan represi terhadap sipil.
- Kebebasan dan transparansi status hukum bagi rekan-rekan yang masih berstatus tersangka.
- Penolakan tegas terhadap segala aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial.
- Perumusan regulasi dan sanksi hukum tegas bagi tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
- Penolakan praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dengan segudang tuntutan ini, Aliansi BEM SI bersiap untuk kembali menguji komitmen pemerintah dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disuarakan melalui mimbar bebas mahasiswa.
Comment