Gelombang tuntutan transparansi anggaran kembali menggema di Gedung DPRD Provinsi Riau. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan mendesak pimpinan dan anggota dewan untuk membuka selubung draft pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2024. Desakan ini dilatari kekhawatiran adanya praktik “injeksi tengah malam”—istilah untuk penambahan anggaran yang tidak transparan di belakang layar—yang diduga membuat angka dalam dokumen KUA PPAS berbeda jauh dengan APBD yang akhirnya disahkan.
HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 27 AGUSTUS 2025 – Aksi demonstrasi yang dipelopori Gerakan Mahasiswa Peduli Keadilan berujung pada mediasi intens dengan jajaran pimpinan DPRD Provinsi Riau. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Medium, Kamis (27/8/2025), para perwakilan mahasiswa menyampaikan kegelisahan mereka atas kesenjangan angka yang signifikan antara draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan APBD Riau 2024 yang telah ditetapkan.
Salah satu juru bicara aksi dengan lantang menyatakan, “Kami khawatir ada injeksi tengah malam, di tengah proses pengesahan KUA PPAS menjadi APBD Riau 2024. Karena angkanya sangat jomplang.” Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan informasi yang beredar dan mengindikasikan adanya perubahan nominal anggaran yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Lebih jauh, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi anggota DPRD periode sekarang untuk menutup-nutupi draft pembahasan APBD 2024 dengan dalih telah disahkan di periode sebelumnya. “Jika ada anggota DPRD Riau yang keberatan untuk draft ini diperlihatkan, maka artinya ada yang dipermasalahkan,” tegas perwakilan mahasiswa, menyiratkan bahwa penolakan akan dibaca sebagai upaya menyembunyikan suatu masalah.
Tak hanya mendesak keterbukaan dokumen, aksi ini juga mengangkat isu defisit anggaran yang mencengangkan. Mahasiswa mendorong DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang memiliki kewenangan untuk mengusut tuntas penyebab defisit anggaran senilai Rp1,8 triliun dalam APBD Riau 2024. Mereka menuntut investigasi yang komprehensif dan, yang terpenting, transparan kepada publik.
Menanggapi aspirasi yang mengemuka, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, menyambut positif tuntutan pembentukan Pansus. Dalam responsnya, Budiman mengaku bahwa lembaga legislatif tersebut sebenarnya telah memiliki wacana yang sama sebelumnya. “Kami di DPRD Riau juga sudah pernah merencanakan Pansus ini. Mudah-mudahan Senin depan, kita bahas lagi di pertemuan fraksi-fraksi,” janjinya.
Budiman juga menjelaskan bahwa pembentukan Pansus harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa desakan dari masyarakat ini akan menjadi pendorong percepatan. “Sebenarnya sudah pernah juga kita bahas terkait Pansus ini di DPRD Riau, tapi mekanismenya belum selesai. Dengan dorongan dari masyarakat ini, kita akan kembali menggesa bersama pimpinan dan fraksi-fraksi,” pungkas Budiman Lubis, menutup pertemuan.
Tunggak berikutnya kini ada di pundak dewan. Seluruh publik Riau menanti realisasi janji serta komitmen nyata DPRD untuk mengusung prinsip good governance dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah yang berasal dari uang rakyat.
Comment