Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan partainya tidak akan melakukan intervensi apapun dalam proses reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan menanggapi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang lowong pascapenetapan Immanuel Ebenezer ‘Noel’ sebagai tersangka kasus korupsi. Bahlil menyatakan bahwa pengisian maupun pergantian menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden, dan Golkar sebagai partai koalisi yang dewasa akan mendukung penuh setiap keputusan yang diambil.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 27 AGUSTUS 2025 – Usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025), Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan resminya kepada awak media. Ia menekankan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya mekanisme reshuffle kepada pemegang mandat konstitusional.
“Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden,” ujar Bahlil dengan tegas. “Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itu merupakan wewenang presiden,” sambungnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi mengenai pembicaraan informal antara istana dan partai berlambang pohon beringin itu untuk mengisi posisi yang lowong, baik di Kementerian Haji maupun kursi Wamenaker. Bahlil memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai hal tersebut. “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Bahlil menjelaskan bahwa komitmen dukungan Golkar kepada pemerintah telah final dan diputuskan dalam forum tertinggi partai. Dukungan penuh Golkar kepada Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan politik yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan,” paparnya.
Pertemuan dengan Presiden Prabowo sendiri, menurut Bahlil, berlangsung sangat konstruktif dan produktif. Fokus diskusi bukan pada persoalan reshuffle, melainkan pada program-program strategis pemerintah untuk memenuhi janji kampanye dan amanat konstitusi.
“Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.
Pembahasan mencakup implementasi Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi untuk rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan inovatif sekolah rakyat. Pertemuan ini semakin mengokohkan posisi Golkar sebagai mitra koalisi yang solid dan berorientasi pada pembangunan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
Comment