HEADLINESIA.com, JAKARTA, 22 AGUSTUS 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras dan ultimatum bagi para pelaku tambang ilegal, termasuk oknum berpangkat tinggi di TNI dan Polri. Langkah tegas ini diambil menyusul laporan adanya 1.063 titik tambang ilegal yang menyebar di seluruh Indonesia dan menggerogoti pendapatan negara hingga Rp 300 triliun. Arahan untuk memberantas praktik nakal ini langsung disampaikan Prabowo dalam pertemuan tertutup dengan jajaran menterinya di Hambalang, Bogor.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyasar sektor pertambangan ilegal sebagai salah satu musuh utama pembangunan nasional. Praktik penambangan tanpa izin (PETI) yang marak disebut telah menelan potensi kerugian negara yang fantastis, minimal Rp 300 triliun, seperti diungkapkan Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
Arahan untuk menertibkan kekacauan di sektor pertambangan ini secara khusus dibahas dalam rapat tertutup yang digelar Prabowo dengan seluruh menteri kabinetnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025) lalu. Pertemuan yang berlangsung lebih dari empat jam itu menghasilkan instruksi presiden yang sangat jelas: tumpas dan tertibkan semua tambang ilegal tanpa pandang bulu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang hadir dalam pertemuan tersebut, membenarkan hal itu. “Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, IUP [izin usaha pertambangan]-nya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan [hutan], illegal mining,” tutur Bahlil saat dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Bahlil menegaskan, penertiban harus segera dilakukan. “Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan,” kata mantan Ketua Umum HIPMI itu. Ia menjelaskan, sektor mineral dan batu bara (minerba) adalah penyangga kas negara yang sangat vital, menyumbang hingga 15% dari total penerimaan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), PPN, dan PPh.
Ultimatum Prabowo bukan tanpa alasan. Dalam pidatonya, ia menyatakan telah menerima laporan aparat tentang 1.063 titik tambang ilegal yang beroperasi. Prabowo tidak segan mengancam akan menindak tegas semua pihak yang terlibat, dari pengusaha besar hingga oknum jenderal di lingkungan TNI dan Polri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dengan nada bicara yang penuh wibawa. Sang Presiden memberi kesempatan bagi para pelaku untuk mengaku dan menyerahkan diri sebelum tindakan hukum yang lebih berat dijatuhkan.
Gempuran terhadap tambang ilegal ini menandai dimulainya babak baru tata kelola pertambangan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang parah, tetapi juga menegakkan kedaulatan negara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. Kesuksesan operasi ini akan menjadi bukti pertama dan tolok ukur komitmen pemerintahan Prabowo dalam memerangi korupsi dan praktek mafia sumber daya alam yang selama ini menggerogoti fondasi ekonomi bangsa.
Comment