Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan koreksi signifikan terhadap porsi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Alokasinya terdongkrak naik drastis dari angka semula Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun. Koreksi ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (21/8/2025), menyusul perhitungan awal yang dinilai belum komprehensif.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 21 AGUSTUS 2025 – Lonjakan anggaran sebesar Rp96 triliun dalam hitungan minggu ini terutama bersumber dari penyesuaian komponen tunjangan dan gaji. Koreksi terbesar berasal dari penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) dan dosen (TPD) serta gaji pendidik yang melonjak dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun. Sementara itu, alokasi untuk TPG Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah juga mengalami kenaikan tipis menjadi Rp69 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa perhitungan awal yang dipaparkan pada Konferensi Pers 15 Agustus 2025 lalu belum mencakup seluruh elemen. “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelas Luky di Jakarta, menegaskan bahwa revisi ini adalah langkah untuk memastikan keakuratan data.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam memenuhi amanat konstitusi. Total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 tetap dijaga pada porsi 20 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp757,8 triliun. Angka fantastis ini diurai menjadi empat channel penyaluran utama:
- Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp253,4 triliun untuk tunjangan guru negeri/swasta, BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp243,9 triliun yang dikelola Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, hingga Kementerian PU.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi terbesar kedua, Rp223,6 triliun, yang akan menjangkau 71,9 juta siswa dan santri.
- Pembiayaan Pendidikan senilai Rp37 triliun untuk beasiswa LPDP, riset, dukungan PTN Badan Hukum, dan revitalisasi 11.686 sekolah.
Dengan koreksi yang transparan ini, pemerintah memastikan para pahlawan tanpa tanda jasa akan merasakan kesejahteraan yang lebih baik secara langsung, sekaligus merefleksikan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Yang paling penting, anggaran ini benar-benar dapat dirasakan langsung oleh tenaga pendidik dan seluruh peserta didik di Indonesia,” tegas Sri Mulyani, menutup pembahasan yang memberi angin segar bagi dunia pendidikan nasional.
Comment