HEADLINESIA.com, JAKARTA, 19 AGUSTUS 2025 – Gelombang baru aksi massa bakal mengguncang Alun-Alun Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8/2025) mendatang. Warga mendesak DPRD Pati segera menyelesaikan pembahasan Pansus Hak Angket dan memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Aksi ini diklaim akan diikuti puluhan ribu orang dan diwarnai peringatan serius tentang ancaman penyusup yang berpotensi memicu kericuhan.
Inisiator aksi, Ahmad Husein, yang sebelumnya memimpin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kini muncul dengan bendera baru: Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. Meski menggunakan nama “Timur”, Husein menegaskan kelompoknya mewakili seluruh masyarakat Pati. “Rencananya ada 50 ribu orang yang demo,” tegas Husein, seperti dikutip TribunJateng.com, Selasa (19/8/2025). Surat pemberitahuan ke Polresta Pati segera dikirim dengan satu tuntutan utama: pemakzulan Bupati Sudewo.
Perubahan nama aliansi ini bukan tanpa alasan. Husein membenarkan bahwa nama sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, sudah terikat kesepakatan dengan Polresta Pati. Kesepakatan itu, yang ditandatangani koordinator sebelumnya (Supriyono/Botok dan Teguh Istiyanto), berisi komitmen menghentikan demo hingga proses Pansus Hak Angket selesai, sebagai imbalan pembebasan 22 demonstran yang ditahan pasca kericuhan aksi 13 Agustus lalu. “Ada kesepakatan itu, jadi sekarang saya pakai nama berbeda,” jelas Husein.
Husein juga menyampaikan imbauan keras kepada calon peserta aksi. Ia meminta massa menghindari tindakan anarkis dan merusak fasilitas publik. Kekhawatiran terbesarnya adalah adanya upaya penyusupan untuk memprovokasi. “Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap,” tegasnya.
Sementara itu, kelompok sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, memilih strategi berbeda. Mereka telah mendirikan Posko Pengawalan Pansus Hak Angket di depan Gedung DPRD Pati sejak Senin (18/8/2025) petang. Posko ini bertugas mengawal proses pemakzulan di DPRD, menampung aspirasi warga, dan menyuarakan korban tindakan represif pada demo 13 Agustus.
Koordinator Posko, Hanif, menegaskan kelompoknya tidak terlibat dalam aksi 25 Agustus. “Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami. Fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif. Lebih jauh, Hanif menyatakan rencana untuk memperluas pengawasan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait dugaan kasus korupsi Bupati Sudewo. “Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya masih kami diskusikan,” pungkasnya.
Kabupaten Pati kembali memanas jelang aksi unjuk rasa besar yang digalang Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu pada 25 Agustus mendatang, dengan tuntutan utama pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi ini, yang diklaim akan diikuti 50 ribu orang, diwaspadai karena adanya potensi penyusup yang ingin memicu kericuhan. Sementara itu, kelompok demonstran sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, memilih fokus mengawal proses Pansus di DPRD dan berencana membuka posko pengawalan di KPK, menandakan perbedaan strategi dalam memperjuangkan tuntutan serupa.
Comment