SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar Daerah
Home / Kabar Daerah / DPRD Pati Setujui Pansus Makzul Bupati Sudewo

DPRD Pati Setujui Pansus Makzul Bupati Sudewo

Aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat Pati di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025) berujung petaka. Dua orang anak dan seorang wartawan bernama Lilik Yuliantoro dari media Tuturpedia.com dikabarkan tewas.
Aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat Pati di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025) berujung petaka. Dua orang anak dan seorang wartawan bernama Lilik Yuliantoro dari media Tuturpedia.com dikabarkan tewas.

HEADLINESIA.com, PATI, 13 AGUSTUS 2025 – Kabupaten Pati bergolak! Aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo, berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025). Alun-alun Pati berubah jadi medan konflik setelah massa merobohkan gerbang kantor bupati, memecahkan kaca, dan membakar satu unit mobil provos Polres Grobogan. Aparat terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata dan water cannon.

Aksi ini meletus meski dua kebijakan pemicu utama protes – kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% dan kebijakan lima hari sekolah – telah dibatalkan Sudewo. Amarah massa ternyata tak padam. Tuntutan demo pun bergeser tajam: bukan lagi soal kebijakan, melainkan desakan agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Sikap Sudewo yang dinilai arogan dan pernyataannya dianggap menantang rakyat menjadi bahan bakar utama.

Merespons eskalasi, DPRD Pati bergerak cepat. Sidang paripurna dadakan digelar dan secara mengejutkan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan ini didukung hampir seluruh fraksi, termasuk Gerindra, partai pengusung Sudewo sendiri. “Fraksi Demokrat menuntut pansus pemakzulan bupati,” ujar sumber terpercaya Suara.com.

Bupati Sudewo sebelumnya telah melabeli gerakan penuntut lengser sebagai tindakan inkonstitusional. “Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional,” tegasnya. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerahkan sepenuhnya proses pemberhentian ke ranah legislatif. “Mekanismenya harus di DPRD,” kata Luthfi, menegaskan proses konstitusional harus diutamakan.

Di tengah tensi tinggi, Sudewo mencoba meredam dengan menemui massa. Mengenakan kemeja putih dan peci, ia memohon maaf dari atas mobil rantis polisi sekitar pukul 12.16 WIB. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ujarnya seperti dilaporkan Tribun Jateng. Namun, upaya damai itu berbalas lemparan air mineral dan sandal oleh massa yang marah, memaksanya kembali masuk ke rantis. Massa yang mengklaim jumlahnya lebih dari 50.000 orang terus meneriakkan yel-yel keras: “Bupati harus lengser!” dan “Turun Sudewo sekarang juga!”.

Gubernur Aceh Tolak Pemotongan Dana Transfer

Jika pemakzulan melalui Pansus DPRD berhasil, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra akan secara otomatis menggantikan Sudewo untuk sisa masa jabatan. Ironisnya, Sudewo yang baru dilantik pada 18 Juli 2025 ini, kurang dari sebulan menjabat, sudah dihadapkan pada gelombang penolakan massal yang mengancam posisinya.

Aksi unjuk rasa besar di Pati telah memicu respons politik signifikan dengan pembentukan Pansus Pemakzulan oleh DPRD, menandai eskalasi krisis kepemimpinan lokal. Meski Bupati Sudewo telah membatalkan kebijakan kontroversial dan memohon maaf, tuntutan utama massa kini tak terbendung: lengserkan Sudewo. Nasib kepemimpinan Sudewo kini bergantung pada proses konstitusional di DPRD, sementara Pati tetap dalam kondisi mencekam.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
×