Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memulai kunjungan kerja di Riau di tengah status tanggap darurat karhutla, dengan langkah taktis Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) menabur 20,8 ton NaCl untuk hujan buatan. Meski musim kemarau, hujan sempat mengguyur Pekanbaru pagi ini, menyambut kedatangan Wapres yang akan meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin. Krisis 586 titik panas ini memicu perhatian menteri hingga negara tetangga, sementara WALHI Riau mendesak Presiden Prabowo menindak tegas 18 perusahaan pemegang izin usaha kehutanan.
HEADLINESIA.com, PEKANBARU, 28 Juli 2025 – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengawali agenda kunjungan kerja di Provinsi Riau, Senin (28/7/2025), dalam situasi genting status tanggap darurat karhutla. Gubernur Riau Abdul Wahid menetapkan status tersebut sejak 23 Juli 2025, menyusul melonjaknya titik panas menjadi 586 lokasi.
Menjelang kedatangan Wapres, BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menaburkan 20,8 ton garam (NaCl) di wilayah Riau. Upaya ini berhasil memicu hujan yang mengguyur Pekanbaru hingga pagi hari, meski provinsi ini tengah mengalami puncak musim kemarau.
Dalam agendanya, Gibran akan meninjau Posko Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, mengunjungi Kantor Pos, Sekolah Rakyat, serta menutup Mukhtamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis). Kunjungan ini diawasi ketiga oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Pangdam I Bukit Barisan, dan jajaran pejabat tinggi setempat.
Darurat Ekosistem & Tekanan Diplomatik
Kebakaran di Riau tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi juga memicu polusi asap lintas batas. Negeri jiran telah mengirimkan nota diplomatik protes, menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan dan lingkungan di kawasan ASEAN.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau merilis data terbaru titik panas dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas terhadap 16 perusahaan pemegang izin kehutanan. Daftar perusahaan yang dianggap lalai tersebut meliputi:
- Pemegang Izin PBPH: PT Citra Buana Inti Fajar & PT Perawang Sukses Perkasa (APP/Sinar Mas Grup) di Kampar; CV Bhakti Praja Mulia; PT RAPP dan PT Selaras Abadi Utama (APRIL Group) di Pelalawan; PT Diamond Raya Timber (Panca Eka Group); PT Ruas Utama Jaya (APP/Sinar Mas Grup) di Rokan Hilir & Dumai.
- Pemegang HGU: PT Priatama Riau (Bengkalis); PT Nusaesa Bina (Kampar); PT Tri Bakti Sarimas II (Kuantan Singingi); PT Sabira Negeriutama & eks PT Trisetya Usama Mandiri (Pelalawan); PT Jatim Jaya Perkasa & PT Kilau Kemuning Perkasa (Rokan Hilir); PT Unico Bimasari (Siak).
Respon Pemerintah
BNPB menyatakan operasi hujan buatan akan terus digencarkan untuk mencegah perluasan karhutla. Sementara itu, Pangdam I Bukit Barisan mengerahkan pasukan tambahan untuk pemadaman darat. Gubernur Abdul Wahid menegaskan, “Pemantauan ketat terhadap perusahaan wajib dilakukan. Sanksi revokasi izin akan diterapkan bagi pelanggar.”
Hingga beria ini diterbitkan, belum ada update terbaru tentang jumlah titik panas yang ada di Riau pertanggal 28 Juli 2025.
Kunjungan Gibran ke Riau menjadi sorotan nasional, menguatkan komitmen pemerintah pusat dalam penanganan karhutla yang berdampak multidimensi—ekologis, ekonomi, hingga hubungan internasional.
Comment